Jakarta, (Tagar 7/1/2019) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI batal memfasilitasi sosialisasi visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden di Debat Pilpres perdana pada 9 Januari 2019.
KPU menyerahkan kepada kedua pasangan calon bersama tim pemenangannya dapat memaparkan visi dan misi, serta menentukan durasi pemaparan visi dan misi sendiri-sendiri. Juru Bicara Tim kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga mengatakan pihaknya tak mempersoalkan keputusan KPU tersebut.
"Nah, kalau begitu nanti, kami akan maksimalkan, lebih senang kami, berarti visi misi kami bisa sampai ke rakyat sampai ke level terendah ke bawah. Justru yang dikasih KPU itu malah bagi kami adalah ruang besar bagi kami untuk menyampaikan visi misi langsung ke rakyat," kata Arya di Posko Cemara, Jalan Cemara No 19, Jakarta Pusat, Senin (7/1).
Arya menambahkan, pihaknya akan mensosialisasi visi-misi capres dan cawapres sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa melalui Tim Kampanye Daerah (TKD). Hal itu dinilainya justru menguntungkan.
"Artinya ada satu keuntungan yang kami dapat, itu apa, artinya bahwa KPU memberikan ruang sama kami untuk menyampaikan visi misi, nanti kami apakan teknisnya dan bagaimana teknisnya," ujarnya.
Sebelumnya, KPU batal memfasilitasi sosialisasi visi misi dan program capres-cawapres pada Debat Pilpres perdana. Keputusan ini diambil setelah kedua kubu, yaitu TKN Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tak sepaham.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan awalnya lembaganya berniat baik untuk membantu memfasilitasi kegiatan ini. Namun, karena kedua kubu saling "ngotot", maka KPU menyerahkannya ke masing-masing tim pemenangan.
"KPU selalu mengatakan semua harus sepakat. Kalau enggak agak repot KPU. Karena masih punya ide yang beda, sosialisasi diputuskan dilakukan masing-masing paslon," kata kata Arief di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).
Dalam konteks ini, kubu Jokowi-Ma'ruf meminta penyampaian visi misi cukup dilakukan oleh tim sukses, sementara kubu Prabowo-Sandi menginginkan visi misinya disampaikan langsung oleh masing-masing paslon.
Alotnya perdebatan soal teknis itu membuat KPU membatalkan acara penyampaikan visi misi itu. KPU menyerahkan sepenuhnya kepada setiap paslon untuk menyampaikan visi misi serta program kerjanya, tanpa harus difasilitasi KPU.
