Pematangsiantar - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengaku salut dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil menangkap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono pada Senin malam, 1 Juni 2020 di Simprug, Jakarta Selatan.
Arsul menegaskan penangkapan itu sudah bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan pemberantasan "Mafia Peradilan". Hal itu dikatakan melalui siaran pers yang diterima Tagar, Selasa, 2 Juni 2020.
"Komisi 3 minta kasus nurhadi jadi pintu masuk pemberantasan 'Mafia Peradilan'. Bahwa KPK perlu kita acungi jempol atas kerja penangkapan ini, karena kasus Nurhadi ini termasuk kasus high profile, karena ybs (yang bersangkutan) dipersepsikan sebagai 'orang kuat' yang sulit disentuh penegak hukum, terutama sewaktu masih menjadi pejabat utama MA-RI. Apalagi untuk memeriksa anggota Brimob yg menjadi pengawal di rumah Nurhadi saja KPK kesulitan," kata Arsul Sani.
Meski begitu Komisi Hukum DPR meminta KPK tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja. Tetapi kasus bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus-kasus suap di dunia peradilan yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai praktik mafia peradilan.
"Meski bisa jadi istilah mafia ini tidak pas karena masih harus dibuktikan lebih lanjut," ucap dia.
Kita semua berharap kepercayaan baik dari lingkungan dalam negeri maupun kalangan dunia luar terhadap peradilan kita terus meningkat.
Menurut Arsul Sani, jika KPK berhasil mengembangkan kasus Nurhadi, maka ini akan membantu dunia peradilan di Indonesia untuk mendapatkan peningkatan kepercayaan dari masyarakat hingga investor asing.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menyatakan tindakan KPK yang berhasil menangani praktik-praktik suap di dunia peradilan patutlah mendapatkan apresiasi yang lebih besar dari masyarakat.
"Nah, karena itu tidak heran jika banyak elemen masyarakat juga berharap KPK tidak berhenti dalam kasus Nurhadi ini pada dugaan suap yang menyebabkannya menjadi tersangka," ujarnya.
Lantas dia menyarankan kepada KPK apabila Nurhadi mau bekerja sama, bersifat kooperatif untuk membongkar kasus-kasus serupa mafia peradilan yang selama ini diyakini banyak elemen masyarakat, maka dia layak dipertimbangkan untuk mendapat keringanan tuntutan hukum.
"Kita semua berharap kepercayaan baik dari lingkungan dalam negeri maupun kalangan dunia luar terhadap peradilan kita terus meningkat, dan salah satunya dengan memastikan bahwa praktik suap tidak ada lagi dalam proses peradilan kita", tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. []
