UNTUK INDONESIA
KPK Prioritaskan Korupsi Berdampak ke Ekonomi Nasional
KPK saat ini memprioritaskan kasus korupsi yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini memprioritaskan kasus korupsi 'case building' yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Penanganan perkara korupsi akan diubah dengan pasal tindak pidana korupsi (tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Demi menggodok perubahan prioritas penanganan perkara itu, KPK bakal menguatkan satuan tugas (satgas) asset tracing agar pengembalian kerugian negara berjalan maksimal.

"Yang didukung dengan satgas asset tracing sebagai upaya memaksimalkan asset recovery dan pengembalian kerugian negara," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu malam, 19 April 2020.

Sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang memuat pemidanaan pada UU Tipikor dan TPPU.

Ali menjelaskan KPK juga sedang menyempurnakan pedoman tentang penuntutan terkait rencana itu. Dia menyebut dengan adanya pedoman itu, maka setidaknya akan mengurangi disparitas tuntutan pidana, khususnya terhadap pidana badan.

"Pedoman tuntutan tersebut dibuat untuk seluruh kategori tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang memuat pemidanaan pada UU Tipikor dan TPPU dengan penekanan pada faktor-faktor yang lebih objektif di dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman," ujar Ali.

Kemudian, Ali pun menuturkan KPK berharap Mahkamah Agung (MA) dapat menerbitkan pedomaan pemidanaan sebagai standar Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Indonesian Coruption Watch (ICW) merilis catatan berjudul Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019. Di dalam catatan tersebut, ICW mengungkap rata-rata vonis koruptor hanya 2 Tahun 7 bulan penjara.

Padahal menurut ICW, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Menurutnya, perlakuan negara terhadap pelaku korupsi tidak lagi bisa hanya dengan mengandalkan cara-cara konvensional.

"Salah satunya terkait dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Sederhananya dapat dipahami bahwa jika putusan Pengadilan masih menghukum ringan pelaku korupsi maka sudah barang tentu pemberian efek jera tidak pernah akan terealisasi dengan baik," tulis ICW, dikutip Tagar dari lamannya, www.antikorupsi.org.

ICW menuturkan telah melakukan pemantauan rutin terhadap vonis-vonis yang dijatuhkan lengadilan pada pelaku korupsi sejak 2005. Pemantauan ini meliputi beberapa aspek penting, misalnya terkait dengan rata-rata vonis maupun tuntutan, jumlah kerugian negara, suap, dan uang pengganti, serta mengidentifikasi pelaku korupsi berdasarkan jabatan.

Menurut ICW, medium pencarian didapatkan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Untuk primer sendiri didapatkan melalui putusan yang tertera dalam direktori MA dan sistem informasi penelusuran perkara. Sementara untuk sekunder didapatkan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Namun sebagai catatan, data yang tertera dalam pemantauan ini masih banyak yang tidak dapat diakses oleh publik. Hal ini diklam ICW lantaran sistem informasi di MA yang belum mengunggah seluruh putusan sepanjang tahun 2019.

ICW pun nantinya akan menyerahkan hasil pantuannya tersebut ke beberapa lembaga terkait. "Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung. Dengan harapan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada penjeraan pelaku korupsi. Untuk itu berikut pantuan disertai dengan catatan ICW atas putusan-putusan Pengadilan terhadap pelaku korupsi sepanjang tahun 2019," tutur dia. []

Berita terkait
Bantahan Hasto Kristiyanto Harus Digali Penyidik KPK
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menindaklanjuti dan menggali keterangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam persidangan.
Napi Asimilasi Cincong, DPR Desak Kemenkumham Evaluasi
Maraknya tindakan cincong berupa kriminal yang dilakukan napi pembebasan bersyarat dan asimilasi harus dievaluasi Kemenkumham.
Bamsoet Minta KPK Awasi Dana Bantuan Covid-19
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan dana bencana penanganan Covid-19 senilai Rp 405 triliun yang dianggarkan pemerintah rawan disalahgunakan.
0
Profil Said Didu, Pernah Satu Gerbong dengan Jokowi
Said Didu terkenal karena kontroversi, tunjukkan posisi berseberangan dengan Jokowi. Ternyata ia pernah satu gerbong dengan Jokowi. Ini profilnya.