Semarang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyebut ada tiga area atau klaster penting yang menjadi fokus pencegahan korupsi di Tanah Air. Sedangkan strategi yang dijalan salah satunya dengan mengedepankan pendekatan pendidikan masyarakat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan Anti Korupsi (PAK).
Ketua KPK RI, Komjen Drs Firli Bahuri mengatakan, pendekatan pendidikan masyarakat itu menyasar tiga area atau klaster. Pertama, jejaring pendidikan dari TK sapai perguruan tinggi.
"Sehingga pada har ini salah satu kegiatan kami, pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat," katanya saat memaparkan materi dalam webinar yang diselenggarakan Ikatan Alumni (IKA) Jurusan Bimbingan Konseling (BK) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Semarang (Unnes) secara virtual di aplikasi Zoom dan YouTube, Sabtu, 16 Januari 2021.
Baca Juga:
Setidaknya 1.952 peserta hadir dalam webinar bertema Peran Guru BK dalam Pendidikan Anti Korupsi ini. "Kami berharap yang hadri ini merupakan agen penyuluhan antikorupsi dan agen pembangun integritas," ungkapnya.
Mantan Wakapolda Jateng ini mengatakan, klaster kedua yakni penyelenggara negara, calon penyelenggara negara, para politisi, dan partai politik (parpol). Di klaster ini, KPK diajak berbicara bagaimana bisa membangun politik berintegritas. "Terakhir dalam rangka Pilkada di 270 daerah kemarin, kami mengedepankan program mewujudkan pilkada berintegritas," ungkapnya.
Sedangkan klaster ketiga yakni badan usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta. Klaster ini dipandang sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi.
KPK melakukan semua ini sebagai upaya pemberantasan korupsi. Jadi, bukan hanya OTT (Operasi Tangkap Tangan) saja, kami juga masuk dalam pendidikan.
Menurut dia, pencegahan korupsi dilakukan dengan membangun good corporate governance, membangun unit pengendalian gratifikasi serta membangun ISO 37001 yaitu sistem manajemen anti penyuapan. "KPK melakukan semua ini sebagai upaya pemberantasan korupsi. Jadi, bukan hanya OTT (Operasi Tangkap Tangan) saja, kami juga masuk dalam pendidikan," kata Firli.
Dia mengatakan, melalui pendidikan diharapkan ada pemahaman bahaya korupsi. Pendidikan adalah salah satu pilar terpenting dalam pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia). Dengan begitu, orang tidak ingin melakukan korupsi alias ada kesadaran mencintai negeri. "Paling penting seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa anda gunakan untuk mengubah dunia," ungkapnya.
Pada kesempatan itu hadir Widyaiswara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Penjas dan BK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Arif Taufiq Dani Abdillah SPd MPd. Dia yang memaparkan tema Menerasi Milenial Bermental Antikorupsi: Sebuah Investasi Besar dari Guru BK.
Baca Juga:
Menurut dia, apa yang terjadi pada Indonesia di 2045 merupakan investasi BK Lovers Tahun ini. "Berikan infus sebanyak dan sekuat mungkin, hingga membentuk pemaknaan, mindset, dan persepektif anti korupsi," ungkapnya.
Sedangkan Rektor Unnes Prof Dr Fathur Rokhman menyampaikan materi bertema Nilai dan Karakter Konservasi dalam PAK. Menurut dia, Pendidikan Anti korupsi satu kesatuan dengan pendidikan karakter yang meliputi akhlak budi perketi bagi generasi muda.
Di akhir webinar juga dilakukan reorganisasi IKA BK Unnes untuk kepengurusan 2021-2025. Dra Ardina Safitri Firli yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua IKA BK Unnes masa bakti 2017-2020 terpilih setelah mengungguli empat kandidat lainnya dalam voting pemilihan Ketua IKA BK Unnes yang baru. []
