Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengkonfirmasi video yang beredar di masyarakat terkait mahasiswa yang berdemonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terjadi selama beberapa hari, termasuk Selasa, 24 September 2019.
Febri membantah bahwa mahasiswa melakukan rapat di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR, pada Selasa, 24 September 2019.
"Adanya video yang beredar hari ini yang diframing seolah-olah peristiwa itu rapat beberapa saat sebelum demonstrasi mahasiswa dilakukan di Gedung DPR hari ini. Perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 24 September 2019 seperti dilansir dari Antara.
Poster mahasiswa yang bernada sarkas tapi kocak. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)
Jika memang ada jadwal pertemuan, kata dia, terjadi pada 11-12 September 2019 lalu. Saat itu, agenda KPK menerima audiensi sejumlah perwakilan masyarakat antikorupsi seperti Gerakan Antikorupsi (GAK) dan akademisi yang fokus isu antikorupsi, serta perwakilan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Sehingga, menurutnya tak perlu ada tuduhan bahwa ada kepentingan di balik pergerakan mahasiswa yang menolak sejumlah rancangan undang-undang. Febri menyarankan semua pihak dapat mengerti niat tulus dari mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan pendapatnya.
"Jangan sampai mahasiswa dituduh digerakan oleh pihak-pihak tertentu," ucap Febri.
Baca juga: Mosi Tidak Percaya dan Empat Agenda Restorasi Mahasiswa
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M.Syarif (tengah) diskusi Pelemahan KPK 4.0 dengan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM Zainal Arifin Mochtar, Moderator yang juga Direktur PSHK Gita Putri Damayana, Juru bicara Amnesty International Indonesia Haeril Halim dan Direktur Eksekutif Wahid Institute Anita Wahid, Rabu, 11 September 2019. (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso).Senada dengan Febri, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pertemuan pada saat itu hanya diskusi saja. Tidak ada pembahasan mengenai gerakan mahasiswa untuk demonstrasi di DPR.
"Iya untuk apa, kan diskusi. Tetapi kalau kami menggerakkan mereka tidak dalam posisi kami," tuturnya.
Terlebih, menurut Saut, pertemuan antara KPK dan mahasiswa dilakukan jauh sebelum ribuan mahasiswa turun ke jalan, melakukan tuntutan menolak sejumlah undang-undang disahkan DPR.
"Civil society itu datang ke KPK, bahwa KPK besar karena memang didukung oleh die hardnya KPK termasuk teman-teman jurnalis. Ketika mereka concern akan ada perubahan yang dialami KPK dari sisi kinerja, bisnis, proses, dan lain-lain dikaitkan undang-undang, ya mereka berdiskusi," ujarnya.
Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) berorasi bersama mahasiswa lintas universitas saat menggelar aksi mendukung KPK di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 12 September 2019. (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)
Dalam keterangan tertulis KPK, sejumlah unsur masyarakat termasuk mahasiswa mendatangi KPK untuk mendukung lembaga anti rasuah pada Rabu malam, 11 September 2019 hingga Kamis dini hari, 12 September 2019.
Saat itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas menyalakan lilin yang berukir huruf S.O.S dan menembakkan lampu laser ke gedung Merah Putih KPK.
Mereka menyatakan "Nyalakan Tanda Bahaya" karena Indonesia semakin dirundung darurat korupsi dengan adanya calon pimpinan KPK yang bermasalah, revisi Undang-Undang KPK, dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sebanyak 75 orang mahasiswa bermalam di depan gedung Merah Putih KPK sebagai simbol menjaga KPK dari pelemahan dan pihak-pihak yang ingin mengganggu kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dukungan diakhiri dengan pertemuan seluruh pendukung KPK di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pertemuan dihadiri oleh BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, BEM Universitas Indraprasta PGRI, BEM Universitas Islam Negeri, dan Jakarta.
Selain itu, dukungan juga disampaikan oleh Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi, Ahli Hukum Pidana UI Gandjar Laksmana Bonaprapta, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, pegiat antikorupsi Saor Siagian serta pegiat antikorupsi dari Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi. []
