Korsel-ASEAN akan Bangun Pusat Keuangan di Jakarta

Pemerintah Korea Selatan berencana untuk menggandeng ASEAN guna membangun pusat keuangan di Jakarta.
Presiden Joko Widodo saat menghadiri upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 ASEAN di Impact Exhibition & Convention Center, Bangkok, Thailand pada Minggu (3/11/2019). (Foto: Antara/Rusman Biro Pers Setpres)

Jakarta- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) berencana menggandeng ASEAN membangun pusat keuangan di Jakarta. Namun rencana tersebut mendapat kritikan dari para pakar keuangan tak akan membantu memperkuat pijakan korporasi Korsel di kawasan Asia Tenggara. Rencana itu lebih pada pertimbangan politis pemerintah.

Semula ibukota Thailand, Bangkok yang digadang-gadang akan menjadi pusat keuangan ASEAN plus Korsel yang dijadwalkan akan didirikan pada 2020. Namun menurut surat kabar lokal, Financial News, Penasihat Ekonomi Presiden dan Ketua Komite Presidensial untuk Kebijakan Selatan Baru, Joo Hyung-chui, pada 29 Oktober 2019 menyatakan, Jakarta yang akan dipilih menjadi pusat keuangan karena status Indonesia sebagai pimpinan ASEAN dan misi Korsel untuk penyelenggaraan ASEAN mendatang di Jakarta.

Rencana untuk membangun pusat keuangan di Jakarta akan dibahas dalam pertemuan KTT Korea-ASEAN yang dijadwal akan berlangsung di Busan pada 25 November mendatang. Suh Jeong-in, mantan duta besar Korea Selatan untuk ASEAN akan memimpin pertemuan KTT Korea-ASEAN. Namun Institut Keuangan Korea (KIF) mengecam keputusan pemerintah Korsel untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat keuangan ASEAN plus Korsel.

Seperti diberitakan dari koreatimes.co.kr, Kamis, 14 November 2019, Pusat Penelitian Keuangan KIF ASEAN telah mencari lokasi yang cocok untuk pusat keuangan ASEAN-Korsel sejak Desember 2018 atas perintah pemerintah. "Tujuan awal kami untuk membuka pusat keuangan adalah untuk membantu perusahaan Korea mendapatkan persetujuan dari otoritas asing. Jadi kami menyarankan pemerintah membuka pusat keuangan di Thailand yang merupakan negara paling sulit untuk mendapatkan lisensi perbankan," kata Suh Byung-ho, Direktur Pusat Penelitian Keuangan KIF ASEAN.

Suh Byung mengatakan pegawai negeri tidak yakin bisa membujuk rekan-rekan mereka untuk memberikanizin kepada perusahaan Korea, sehingga pemerintah memilih untuk pergi ke negara yang menguntungkan daripada merintis pasar di negara yang tidak menguntungkan. Namun ia khawatir pemerintah tidak akan dapat melakukan apa-apa selain menyelesaikan keluhan dari pengusaha Korea yang telah menetap di pasar Indonesia tanpa dukungan pemerintah.

Beberapa peniliti senior juga khawatir dengan rencana pemerintah yang akan membangun pusat keuangan ASEAN plus Korea di Jakarta. Mereka mengkhawatirkan perusahaan jasa keuangan Korea akan kehilangan kesempatan emas untuk masuk kembali ke pasar keuangan Thailand.

Sejak krisis moneter melanda Asia pada 1997, sejumlah perusahaan Korea meninggalkan Asia Tenggara termasuk Thailand, meskipun negara itu berupaya untuk mencegah mereka jangan hengkang. Sejak itu, Thaiand memberlakukan aturan yang ketat bagi perusahaan keuangan asing, sehingga tidak ada bank komersial Korea yang tersisa.[]

Berita terkait
China- Malaysia Kembangkan Bus Listrik untuk ASEAN
Dua produsen mobil China dan Malaysia berkolabarasi dalam memproduksi bus listrik yang ramah lingkungan (energy bus)
Jokowi Sebut Tantangan ASEAN Plus Three Makin Besar
Tantangan yang dihadapi ASEAN Plus Three, China, Jepang, dan Korea Selatan semakin besar karena akan terjadi rivalitas geopolitik dan geoekonomi
Pengelola Wisata ASEAN Diminta Sandarkan Kapal di Aceh
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menginginkan pengelola wisata ASEAN menyandarkan kapal pesiar dan yacht di Sabang, Aceh.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.