Jakarta, (Tagar 4/10/2017) - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ingin Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) lebih membuka diri terhadap aspirasi publik dan tingkatkan koordinasi kepada masyarakat atau korban pelanggaran HAM.
"Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 terpilih untuk tidak menutup diri dari masukan - masukan publik dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat atau korban ketika menentukan sebuah kebijakan tertentu terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani di Jakarta, Rabu (4/10)
Menurutnya, pihaknya tidak menjamin ketujuh nama anggota Komnas HAM terpilih nantinya telah memiliki parameter yang cukup serta komitmen yang kuat terkait penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Kontras menilai, anggota Komnas HAM periode sebelumnya menunjukan ketidakprofesionalan dalam berlembaga, sarat kepentingan pribadi, tidak memiliki strategi yang konkret dalam penanganan kasus bahkan secara terang-terangan mendukung rekonsiliasi untuk kasus pelanggaran HAM berat yang berdampak pada impunitas.
"Kami juga mendesak agar Anggota Komnas HAM berikutnya, memiliki perhatian lebih terhadap kasus-kasus yang terjadi di sektor ekonomi, sosial, budaya," tegasnya.
Komisi III DPR telah menentukan tujuh calon komisioner Komnas HAM, setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sejak 27 September hingga 3 Oktober 2017. Ketujuh calon komisioner tersebut yakni Mohammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Ahmad Taufan Damanik, Munafrizal Manan, Sandrayati Moniaga, Hairansyah, dan Amiruddin Al Rahab.(ard/ant)
