Jakarta - Kontradiksi antara pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menargetkan kurva Covid-19 turun pada Mei 2020, namun di hari yang sama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya mengeluarkan kebijakan pelonggaran moda transportasi umum, dinilai tenaga medis sebagai lawakan semata.
"Kalau saya bilang sih ya, itu cuman jadi semacam alat hiburan belaka," ujar ahli pulmonologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia Dr. Raden Rara Diah Handayani kepada Tagar, Jumat, 8 Mei 2020.
Membuat keputusan kok seolah-olah kaya orang jualan. 'Yok kita buka, besok tidak usah deh, capek'. Ini padahal nyawa loh.
Tenaga medis yang juga menangani kasus Covid-19 sekaligus sebagai ahli paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan ini menganggap perbedaan hal tersebut sebagai keanehan.
Baca juga: Jokowi: Kita Harus Berdamai dengan Covid-19
"Kenapa bisa ada anak buah membuat keputusan yang berbeda," ucap Diah terheran-heran.
Dia menuturkan, seharusnya keputusan Menhub Budi Karya yang tak sejalan tersebut dapat terselesaikan sebelum Presiden Jokowi mengemukakan targetnya.
"Membuat keputusan kok seolah-olah kaya orang jualan. 'Yok kita buka, besok tidak usah deh, capek'. Ini padahal nyawa loh. Menurut saya sih komandonya ga jelas," kata dia.
Diah pun memandang, baik kebijakan Budi maupun target Jokowi tersebut bukan berdasarkan kajian yang matang. "Atau kata saya sebagai seorang dokter, saya melihat itu semua kebijakan yang tidak berlandaskan data," tuturnya.
Sementara Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Berry Juliandi menilai kebijakan relaksasi moda transportasi yang dikeluarkan Menhub Budi justru akan semakin membebani penanganan Covid-19.
Itu cuman jadi semacam alat hiburan belaka
"Kami pesimis bulan Mei kurva akan turun secara nyata kalau ada kebijakan relaksasi ini," ujar Berry saat dihubungi Tagar, Jumat, 8 Mei 2020.
Baca juga: PPP Nilai Aturan Menhub Budi Karya Bingungkan Rakyat
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pejabat negara termasuk anggota DPR diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke daerah, tetapi tidak untuk keperluan mudik.
“Bapak-bapak adalah petugas negara, pejabat negara berhak untuk melakukan movement (pergerakan), tapi tidak boleh mudik. Kalau Ibu ada tugas mengunjungi di Tasikmalaya, monggo, kalau Pak Lazarus (Ketua Komisi V DPR) ingin ke Kalimantan boleh, tapi mudik enggak boleh,” kata Menhub Budi Karya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.
Diketahui, Presiden Jokowi menargetkan kurva virus corona baru penyebab Covid-19 akan turun pada Mei 2020 ini. Permintaan tersebut disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna melalui video conference di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.
Jokowi meminta jajarannya termasuk aparat hukum untuk mengerahkan seluruh kemampuan dalam membendung pandemi Covid-19 beserta dampak sosial ekonomi yang turut menyertainya di berbagai wilayah.
"Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai, sesuai target yang kita berikan yaitu kurvanya sudah harus turun, dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan, dengan cara apapun," kata Jokowi. []
