Jakarta, (Tagar 30/8/2018) - Partai anti-Islam Belanda akan menggelar kompetisi kartun Nabi Muhammad.
Politikus anti-Islam Geert Wilders pada Selasa (28/8) di lansir Reuters mengatakan akan mengadakan kompetisi kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad.
Ia mengatakan rencana mengadakan kompetisi tersebut telah disetujui Badan Anti-terorisme Belanda NCTV.
Kartun yang menggambarkan Muhammad telah memprovokasi tanggapan kasar di masa lalu.
Pada 2015, kelompok bersenjata Islamis menewaskan 12 orang di kantor surat kabar sekuler Prancis, Charlie Hebdo, yang telah mencetak kartun Nabi. Pada tahun 2005, publikasi di sebuah koran Denmark dari selusin kartun yang menggambarkan Nabi menyebabkan protes kekerasan di seluruh dunia Muslim.
Wilders dari Partai Kebebasan, partai oposisi di parlemen berada di tempat kedua dalam pemilihan Maret lalu. Ia menyerukan agar Alquran dilarang, dan mengatakan bahwa Islam adalah agama totaliter.
"Kebebasan berbicara terancam, terutama bagi para kritikus Islam," kata Wilders dalam sebuah pernyataan. "Kita seharusnya tidak pernah menerima itu. Kebebasan berbicara adalah kebebasan kita yang paling penting."
Kartunis Amerika Bosch Fawstin, pemenang kontes serupa di Garland, Texas, pada Mei 2015, telah diminta untuk menilai kontes kartun Nabi Muhammad di Belanda, yang akan diadakan akhir tahun ini.
Indonesia Mengecam
Pemerintah Indonesia mengecam rencana pelaksanaan kontes kartun bertema Nabi Muhammad yang akan dilakukan oleh salah satu anggota Parlemen Belanda, Geert Wilders.
Kecaman pemerintah Indonesia itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi kepada pemerintah Belanda, menurut keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (30/8) dilansir Antara.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi telah berkomunikasi dengan Menlu Belanda, Stephanus Abraham Blok, untuk menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam rencana pelaksanaan kontes kartun tersebut.
Menlu RI menegaskan bahwa rencana pelaksanaan kontes kartun bertema Nabi Muhammad tersebut merupakan tindakan provokatif dan tidak bertanggung jawab.
Pemerintah Indonesia memandang bahwa kegiatan tersebut dapat membahayakan upaya bersama dalam menciptakan perdamaian, stabilitas dan toleransi antaragama dan peradaban.
Selanjutnya, pemerintah Indonesia menekankan bahwa kebebasan berekspresi adalah suatu yang harus dihormati akan tetapi tidak tanpa batas.
"Oleh karena itu, semua pihak berkewajiban untuk senantiasa memegang teguh prinsip toleransi untuk saling menghormati," demikian pernyataan pers dari Kementerian Luar Negeri RI. []
