Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian PUPR

Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian PUPR Tahun 2021, yaitu Sebesar Rp 149,81 triliun.
Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian PUPR. (Foto: dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Advertorial - Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2021 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 149, 81 triliun. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR.

Aspirasi akan kami pegang, sifatnya wajib, namun tidak keluar dari Program Strategis Nasional serta sesuai dengan Tupoksi Kementerian PUPR, berkeadilan dan sesuai prioritas.

Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Menteri Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi V DPR RI atas kerjasama selama ini, khususnya dalam pembahasan panjang RAPBN tahun 2021.

"Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR RI," ucap Menteri Basuki  di Gedung DPR, Selasa, 15 September 2020.

Pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 akan difokuskan pada 6 program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi Covid-19 yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2021, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp 26,56 triliun, perumahan sebesar Rp 8,09 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp 757, 68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen Rp 748,20 miliar, pengawasan Rp 101,74 miliar, dan perencanaan sebesar Rp 206,18 miliar.

Menteri Basuki juga berharap kepada Komisi V DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan infrastruktur di lapangan.

"Aspirasi akan kami pegang, sifatnya wajib, namun tidak keluar dari Program Strategis Nasional serta sesuai dengan Tupoksi Kementerian PUPR, berkeadilan dan sesuai prioritas. Kami akan laksanakan se-optimal mungkin, tetapi mohon maaf tidak seluruhnya bisa ditampung karena akan melebihi anggaran yang ada," ucap Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga merespons usulan Komisi V DPR RI terkait program penanganan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur untuk dimasukkan dalam kesimpulan Rapat Kerja.

Penetapan hasil pembahasan alokasi anggaran dan program Kementerian dan Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2020 tersebut merupakan keputusan akhir RAPBN di Komisi V DPR. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi anggaran dan hasil rapat diserahkan ke Badan Anggaran DPR RI untuk kemudian ditetapkan dalam Sidang Paripurna menjadi UU APBN Tahun 2020. Rapat kerja ditutup dengan penyerahan buku tentang kinerja Komisi V DPR. []

Berita terkait
Menteri Basuki Ajak Anggota G20 Perkuat SDA dan Pertanian
Menteri Basuki mengajak negara anggota G20 memperkuat kerja sama bidang pengelolaan sumber daya air (SDA) dan Pertanian di tengah pandemi Covid-19.
Menteri Basuki: Penataan Labuan Bajo Selesai Desember
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, telah membangun sejumlah infrastruktur KSPN Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri PUPR: Program KOTAKU Perbaiki Kualitas Pemukiman
Padat Karya KOTAKU Kementerian PUPR meningkatkan kualitas permukiman 3 Kabupaten di Sulawesi Selatan.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.