Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah salah satu lembaga pemerintah yang perannya berhubungan langsung ke masyarakat . Hal ini bukan tanpa alasan, karena urusan tanah dan aset adalah urusan siapapun dengan latar belakang apapun.
Hal ini disampaikan melalui Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPM. Bertempat di Grand Cordela Hotel, kegiatan ini diadakan dengan peserta terbatas dan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku.
“Salah satu program Kementerian ATR/BPN yang langsung bersinggungan dengan masyarakat adalah program sertipikasi tanah yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL,” ujarnya dalam keterangan, Senin, 13 September 2021.
Ayo kita semua bersama menyelesaikan permasalahan pertanahan ini kalau kita sudah punya sertifikat manfaatnya pasti akan lebih banyak mari kita bersama dukung program PTSL ini.
Dulu sebelum adanya PTSL, kata Yanuar Prihatin, sertifikasi pertanahan sifatnya masih sporadis. Namun, seiring dengan implementasi PTSL, menjadi lebih sistematis dan berfokus membidik desa dan kelurahan.
“Ini adalah terobosan luar biasa dari Kementerian ATR/BPN, karena sistem PTSL bekerja sama dengan perangkat desa. Justru ini kelebihannya, fokus dengan basis desa, karena yang mengerti bagaimana asal usul tanah suatu kawasan ya dari pihak desa tersebut,” katanya.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Bangun Pola Kerja Melayani, Profesional, Terpercaya
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Gagas Inovasi Transformasi Digital
Yanuar Prihatin juga mengimbau agar sertipikasi tanah khususnya di wilayah Kab. Kuningan untuk segera diselesaikan. Menurutnya, ini akan menjadi antisipasi dini bagi Kab. Kuningan dalam mengurangi permasalahan pertanahan di masa mendatang.
“Jika kita bicara persoalan perkembangan wilayah, pasti akan ada konflik tanah. Bicara soal penguasaan tanah, maka akan bicara hak milik, lalu akan bicara soal bukti kepemilikan. Ini yang ingin kita antisipasi,” ucapnya.
“Ayo kita semua bersama menyelesaikan permasalahan pertanahan ini, kalau kita sudah punya sertifikat, manfaatnya pasti akan lebih banyak. Mari kita bersama dukung program PTSL ini khususnya di Kab. Kuningan agar dapat berjalan dengan baik dan optimal. Mohon dukungannya Pak Kakanwil BPN Jabar dan Pak Kakantah Kab. Kuningan,” kata Yanuar Prihatin.
Di sisi lain, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan mengatakan bahwa ini merupakan kerja sama dan sinergi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI selaku mitra kerja dalam menyukseskan program strategis Kementerian ATR/BPN.
Dwi Hariyawan berkata bahwa semua pihak butuh inovasi serta terobosan demi pengembangan ekonomi serta aspek lainnya di Kab. Kuningan. Untuk menjadikan kabupaten yang ideal, salah satunya dimulai dari penataan aset melalui sertifikasi tanah.
- Baca Juga: Ombudsman Lakukan Penilaian di Kementerian ATR/BPN
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Perkuat Koordinasi Antar Unit Kerja
“Menurut data dari Kantor Pertanahan Kab. Kuningan, terdapat target kurang lebih tujuh puluh ribu sertipikat dan mudah-mudahan tercapai pada akhir tahun. Mohon kerja samanya Bapak/Ibu semua dalam menyukseskan PTSL, karena ini bukan untuk program kami semata, namun untuk kepentingan seluruh masyarakat Kab. Kuningan,” ucapnya. []
