Komisi I: Jangan Kaitkan Kedekatan Presiden dan Calon Panglima

"Semua juga ada kedekatan, yang penting persyaratan terpenuhi, itu saja. Jadi tidak usah kita mendongkel-dongkel bertanya dan sebagainya, ini satu kampung dan sebagainya."
TB Hasanudin Wakil Ketua Komisi I DPR-RI meminta agar pengajuan calon tunggal Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, tak dikaitkan dengan isu lain seperti kedekatan dan satu daerah asal. Ini hak prerogatif Presiden, sudah, tegasnya. (Foto: Nhn)

Jakarta, (Tagar 5/12/2017) - Calon tunggal Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pertama, pada hari Rabu (6/12) pukul 10.00 WIB.

Sudah terpilihnya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI, Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin tak ingin adanya pengkaitan isu lain, semisal terpilih karena kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Karena, menurutnya presiden sudah melakukan kerja sesuai undang undang.

"Semua juga ada kedekatan, yang penting persyaratan terpenuhi, itu saja. Jadi tidak usah kita mendongkel-dongkel bertanya dan sebagainya lah, ini satu kampung dan sebagainya. Sudah itu hak prerogatif dari presiden. Dan presiden sudah mempelajari undang undang tidak ada yang dilanggar," jelasnya di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/12).

Rencananya, Marsekal Hadi Tjahjanto akan melaksanakan serangkaian agenda, yang dimulai dari pemeriksaan administrasi 45 menit pertama. Kemudian fit and proper test seperti paparan visi dan misi, pendalaman isu militer secara tertutup, serta diakhiri dengan keputusan untuk menerima atau menolak dengan rapat tertutup yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR.

Setelah melaksanakan serangkaian ujian, menurutnya kecil kemungkinan bahwa Marsekal Hadi Tjahjanto yang merupakan calon tunggal, ditolak untuk jadi Panglima TNI. Apalagi, jika persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi tanpa ada kesalahan.

"Selama ini berdasarkan pengalaman, pada prinsipnya Komisi 1 tidak pernah menolak. Karena apa? Toh itu adalah pilihan terbaik dan persyaratan-persyaratan itu sudah terpenuhi," tukas anggota Fraksi PDIP ini. (nhn)

Berita terkait
0
Yang Harus Dilakukan Karyawan Holywings Menurut Wagub DKI
Setelah 12 outlet Holywings dicabut izinnya, serentak 3.000 karyawannya kehilangan pekerjaan. Ini yang harus mereka lakukan menurut Wagub DKI.