Komisi I Dorong Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan Ekosistem Digital di Jambi

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Provinsi Jambi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menggelar pertemuan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono. (Foto: Tagar/DPR RI)

TAGAR.id, Jakarta - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Provinsi Jambi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menggelar pertemuan dengan Dirut Bakti Kominfo beserta jajarannya guna membahas dukungan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik di Jambi.

Usai pertemuan, Bambang menyatakan bahwa Komisi I DPR RI telah mendengarkan pemaparan Direktur Utama Bakti Kominfo RI terkait beberapa hal, yakni mengenai sebaran nasional akses internet BLU Bakti, detail sebaran nasional internet BLU Bakti.

Sebaran akses internet BLU Bakti di Provinsi Jambi, topologi jaringan akses internet BLU Bakti, lokasi dan detail BTS USO BLU Bakti di Provinsi Jambi, dan strategi implementasi pengembangan sistem digital BLU Bakti.


Komisi I DPR RI juga telah menerima aspirasi dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi agar Kementerian Kominfo RI dapat mengalokasikan Dana Khusus (DAK) kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.


"Komisi I DPR RI mendorong Bakti Kominfo RI dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan ekosistem digital di Jambi, khususnya dengan mekanisme kerjasama dan komunikasi yang optimal dan berkelanjutan antara Bakti Kominfo RI, Pemerintah Daerah, operator seluler, dan stakeholder lainnya," ucap Bambang di Jambi, Jumat, 26 Agustus 2022.

Ia menyampaikan, Komisi I DPR RI telah menerima usulan terkait Blank Spot list di 285 desa yang tersebar di sembilan Kabupaten di Provinsi Jambi. 

"Komisi I DPR RI juga telah menerima aspirasi dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi agar Kementerian Kominfo RI dapat mengalokasikan Dana Khusus (DAK) kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ungkap politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan dari Bank Dunia (World Bank), kesenjangan digital akan akses internet di Indonesia masih begitu lebar, terlebih selama pandemi Covid-19. 

Hasil laporan tersebut mencatat bahwa 49 persen penduduk dewasa di Indonesia masih belum memiliki akses internet.

Masyarakat Indonesia yang berada pada kelompok 10 persen distribusi pendapatan tertinggi memiliki kemungkinan mendapatkan konektivitas lima kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada pada kelompok 10 persen distribusi pendapatan terendah. 

Menurut beberapa riset yang berkembang, setiap hari, sedikitnya ada 1 (satu) juta orang baru yang online dalam dunia digital (internet).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Per Januari 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta. 

Jumlah ini mencakup 73,7 persen dari total populasi Indonesia. Pengguna internet Indonesia rata-rata menghabiskan waktu selama lebih dari 8 jam untuk berselancar di internet.

Namun permasalahan internet tak kunjung habis, penyebab utamanya adalah akses keterjangkauan yang berbeda antar wilayah, meski investasi swasta dalam infrastruktur mobile broadband telah memperluas akses dan mengurangi biaya internet. 

Biaya dan keterjangkauan ini menjadi penghambat penggunaan fixed broadband bagi 44 persen rumah tangga di Indonesia.

Untuk itu Pemerintah diharapkan bisa terus mendukung perluasan jangkauan internet ke seluruh pelosok negeri. Sebab di era digital ini internet bisa sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi, baik untuk kepentingan edukasi, bisnis, maupun hiburan. []

Berita terkait
Komisi VII DPR Sebut Pemerintah Pertimbangkan Naikkan Harga BBM Hingga 40%
Pemerintah kemungkinan akan naikkan BBM sebesar 30 - 40 persen untuk atasi tekanan fiskal akibat anggaran subsidi yang membengkak
Begini Sikap DPR Soal Rumor Kerajaan Sambo dan Konsorsium 303
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diminta untuk tidak diam dalam menyikap isu konsorsium 303 dan dan rumor kerajaan Sambo.
Kasus Sambo: DPR Apresiasi Kapolri Sudah Tegakan Hukum dan Kode Etik
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri pada Rabu, 24 Agustus 2022.