Untuk Indonesia

Kominfo: Tidak Semua Provider Seluler Punya Jaringan Luas

Pendataan nomor seluler dari bawah harus benar-benar dikawal agar subsidi kuota internet tepat sasaran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengumumkan bahwa pemerintah menyediakan anggaran Rp 9 triliun untuk subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di seluruh Indonesia selama masa pembelajaran jarak jauh atau belajar secara daring. Nadiem mengatakan dana Rp 9 triliun akan cair dalam waktu tiga atau empat bulan ke depan. Hal itu merupakan kabar gembira bagi rakyat, bahwa dalam situasi sulit pandemi, anak-anak Indonesia tetap bisa menempuh pendidikan. Namun, di sisi lain banyak pihak khawatir anggaran kuota Rp 9 triliun tersebut akan menjadi bahan pesta pora korupsi, tidak tepat sasaran, tidak sampai tujuan. Satu di antara yang menyampaikan kekhawatiran tersebut adalah Dr. Ujang Komarudin, M.Si, Dosen Tetap dan Ilmuwan Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR). Dalam wawancara via zoom dengan Redaktur Pelaksana Tagar Siti Afifiyah akrab disapa Afi, Selasa, 1 September 2020, Ujang mengatakan belum ada kejelasan bagaimana mekanisme penyaluran subsidi kuota Rp 9 triliun tersebut. Menurut Ujang, seharusnya Nadiem Makarim pada saat mengumumkan perihal anggaran tersebut kepada wartawan, sudah jelas A sampai Z tentang bagaimana dana Rp 9 triliun tersebut disalurkan, siapa saja yang menerima, berapa jumlahnya, secara teknis harusnya sudah "clear". "Ini konsepnya bagus. Anggaran Rp 9 triliun ini merupakan jawaban atas kritik kita selama ini, tapi ini operasionalnya tidak jelas," kata Ujang. Karena itulah ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia mengawasi teknis pelaksanaan anggaran subsidi kuota tersebut. Ujang secara gamblang juga menjelaskan titik-titik rawan korupsi yang bisa terjadi dalam proses pendistribusian anggaran kuota Rp 9 triliun tersebut. Simak selengkapnya dalam video.

Jakarta - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto mengatakan tidak semua provider memiliki jaringan seluler di setiap wilayah. Maka dari itu, pendataan nomor seluler dari bawah harus benar-benar dikawal agar subsidi kuota internet tepat sasaran.

"Tidak semua operator seluler itu memiliki jaringan (menyeluruh) sampai di Kabupaten/Kota, biasanya hanya di kota-kota besar. Ada operator yang jaringannya sangat luas sarananya secara nasional apalagi untuk wilayah Indonesia timur itu hanya operator tertentu," ujarnya dalam webinar yang ditayangkan di kanal YouTube Tagar TV, Kamis, 9 September 2020.

Ini problem tersendiri, tapi kalau caranya didata dari bawah, bahwa lembaga pendidikan itu kemudian mendata mahasiswa, siswa, guru dan dosen yang mau diberi.

Henry berpesan kepada para pemangku kepentingan agar memperhatikan terkait proses pendataan calon penerima subsidi. Ia mengatakan jika pada tahap pendataan sudah salah maka tidak menutup kemungkinan penyaluran bantuan akan terjadi penyelewengan.

"Ini problem tersendiri, tapi kalau caranya didata dari bawah, bahwa lembaga pendidikan itu kemudian mendata mahasiswa, siswa, guru dan dosen yang mau diberi sehingga ketahuan mereka menggunakan operator apa," ujarnya.

Jika pendataan dilakukan seksama, lanjut dia, akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendistribusian kuota internet. Ia mencontohkan modus yang mungkin dilakukan oknum adalah menyetorkan nomor yang tidak mungkin ada jaringan di wilayahnya.

"Jadi tidak mungkin operator seluler A berada di Sorong kemudian mendapat bantuan di Sorong," katanya.

"Repotnya di Indonesia ini terkadang soal pendataan yang menjadi masalah. Tolong pengawalan pendataan di daerah," tuturnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman sebagai Keynote Speaker dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sebagai pembicara.

Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph., Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Prof. Henry Subiakto, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Prof. Asep Saefuddin, hingga Pakar Teknologi Informasi Onno W Purbo.

Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi Covid-19, pada akhir Agustus 2020 lalu.

Dalam rapat kerja Mendikbud dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nadiem Makarim mengatakan telah mendapat persetujuan anggaran senilai Rp 9 triliun demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama tiga hingga empat bulan ke depan.

Dari total dana sekitar Rp 9 triliun, anggaran senilai Rp 7,2 triliun rencananya akan diberikan sebagai subsidi kuota internet selama empat bulan, terhitung dari bulan September-Desember 2020. Siswa akan mendapat 35 GB per bulan, guru akan mendapat 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan.

Selanjutnya, Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar.

Dana besar tersebut digelontorkan setelah sebelumnya pada 9 April 2020 lalu Nadiem juga mengeluarkan kebijakan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Reguler.

Kebijakan relaksasi BOS tersebut di antaranya memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengalokasikan dana tersebut untuk penyediaan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. []

#Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan #Telkomsel