Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Minta Jokowi Batalkan TWK

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan TWK pegawai KPK yang diduga sebagai upaya menyingkirkan 75 pegawai.
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meminta Jokowi membatalkan TWK. (Foto: Tagar/Brata)

Jakarta - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Koalisi TWK hanyalah alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos. Terlebih, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana telah mengakui adanya pertanyaan memilih Al-Quran dan Pancasila. Pertanyaan tersebut dan diperuntukkan kepada para pegawai dengan kualifikasi berat.

"Pernyataan ini semakin membuka kedok TWK sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang sudah ditarget sebelum tes tersebut dilakukan," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Korupsi, M Isnur dalam keterangannya, Kamis, 24 Juni 2021.


Kepala BKN telah menggunakan lembaga negara yang dipimpinnya justru menjadi alat untuk menyerang Pancasila dan agama sebagai dasar negara.


Para pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK tidak seluruhnya ditanyakan pertanyaan ini. Menurut Isnur, jika pernyataan Bima Haria benar, maka sangat aneh mereka yang tidak berkategori berat namun tetap tidak memenuhi syarat TWK.

"Manuver retorika Bima Haria justru semakin membongkar kebohongan demi kebohongan yang disusun sebagai alat pembenar proses pembunuhan terhadap KPK," ujarnya.

Di sisi lain, terdapat peserta TWK yang mendapat pertanyaan tentang memilih Pancasila atau Alquran tetapi kemudian masuk dalam kategori memenuhi syarat.

"Pernyataan Bima Haria ini menyesatkan, dan sekaligus memberikan klarifikasi bahwa benar ada pertanyaan yang membenturkan antara Alquran dan Pancasila didalam TWK," ucapnya.

Ia juga mengatakan fakta yang dijelaskan Bima Haria telah mencederai Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Hal itu juga dinilai merupakan kejahatan konstitusional, upaya nyata menyerang Pancasila, dan agama yang akan berakibat pada kehancuran serta memecah belah rakyat Indonesia.

"Kepala BKN telah menggunakan lembaga negara yang dipimpinnya justru menjadi alat untuk menyerang Pancasila dan agama sebagai dasar negara," ucapnya

Ia mengatakan saat ini pihaknya mendesak Presiden mengevaluasi total terhadap seluruh lembaga negara yang terlibat dalam TWK.

"Presiden memecat Ketua KPK yang telah terbukti menggunakan Pancasila sebagai alat menyingkirkan para pegawai yang berintegritas dan Kepala BKN sebagai pelaku serangan terhadap agama dan Pancasila," katanya. []

Berita terkait
Komnas HAM: Ada Keterangan Berbeda Antara BKN dan KPK
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan pihaknya mendapatkan dua keterangan yang berbeda antara KPK dan BKN saat pemeriksaan soal TWK.
Aksi Perlawanan Pegawai KPK Tak Lolos TWK Berlanjut ke MK
Aksi perlawanan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos TWK terus berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi soal uji materi.
MAKI Daftarkan Uji Materi soal TWK Pegawai KPK ke MK
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengajukan uji materi soal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ke Mahkamah Agung yang saat ini menjadi polemik.
0
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Minta Jokowi Batalkan TWK
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan TWK pegawai KPK yang diduga sebagai upaya menyingkirkan 75 pegawai.