Koalisi Cakada Tanggapi Dugaan Data Siluman di KPU

Tim koalisi bakal pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada) Kabupaten Mamuju meminta Bawaslu dan KPU membuka ke publik terkait data siluman.
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (Foto: Tagar/Ist)

Mamuju - Tim koalisi bakal pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mamuju 9 Desember 2020 mendatang menanggapi pernyataan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Mamuju yang menganggap adanya data siluman di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju.

Menurut Ketua Tim Relawan Mamuju Keren, pasangan bakal Cakada Siti Sutinah Suhardi-Ado Mas'ud, Hajrul Malik, KPU harus memperhatikan data yang dianggap Bawaslu sebagai data siluman atau data tidak jelas.

Kami berharap semua data dibuka secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi antara penyelenggara dengan kontestan.

"Kami sebagai tim kontestan meminta KPU Mamuju meng clear kan semua ke publik atas dugaan data siluman tersebut,"kata Hajrul Malik, Rabu 16 September 2020.

Dia mengungkapkan, KPU Mamuju harus membuktikan jika apa yang diduga oleh Bawaslu Mamuju tidak benar adanya. Begitu juga dengan Bawaslu, kata Hajrul Malik, harus membuktikan bahwa dugaannya benar adanya sehingga semuanya clear.

"Apakah mendatangkan semua Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang sudah mendaftar ataukah menguji data yang ada sehingga tidak mengurangi nilai-nilai demokratisasi yang sudah semakin baik,"katanya.

Sementara itu Sekretaris Koalisi Kerakyatan bakal Cakada Habsi Wahid-Irwan Pababari, Jayadi mengungkapkan, dugaan adanya data siluman di KPU Mamuju harus diungkap secara terbuka jika benar adanya.

"Ini akan menjadi atensi kami untuk mengawal data yang valid dan rasional karena itu akan berpengaruh kualitas kepemimpinan kedepannya dan bisa mencederai hasil demokrasi di Mamuju,"kata Jayadi.

Jika ada bukti terkait dugaan adanya data siluman di KPU Mamuju, kata Jayadi, itu pasti akan terungkap nantinya dan akan berpotensi menghambat proses demokrasi 9 Desember 2020 mendatang.

"Kami berharap semua data dibuka secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi antara penyelenggara dengan kontestan,"katanya. []

Berita terkait
Aset Daerah Pemkab Mamuju Sulbar Disorot DPRD
DPRD Kabupaten Mamuju menyoroti aset daerah yang dimiliki Kabupaten Mamuju yang terkesan mubazir dan tidak terawat.
49 Ribu Warga Mamuju Belum Terdaftar Peserta BPJS
Sebanyak 49.647 atau16,30 persen warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ini alasannya.
Bawaslu Menganggap ada Data Siluman di KPU Mamuju
Bawaslu Kabupaten Mamuju menganggap adanya data siluman di KPU Kabupaten Mamuju Sulbar. Ini alasannya.