Khofifah Temui Mendagri Bahas Pilkada 2020

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian guna membahasa Pilkada 2020.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di kantor Kemendagri Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. (foto: Tagar/Edy Syarif).

Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dia mengatakan, dirinya membahas banyak hal dengan Tito termasuk soal Pilkada serentak 2020.

"Kita mengkoordinasikan bagaimana Pilkada 2020 tetap semuanya dalam suasana kondusif, proses demokrasi bisa berjalan dengan baik, yang harus kita lakukan kan vertikal dan horizontal," kata mantan Menteri Sosial itu usai bertemu Mendagri, Jakarta, Jumat 17 Januari 2020.

"Horizontal dengan berbagai Forkompinda dan vertikal dengan kabupaten-kota sampai tingkat desa dan tentu adalah dengan Pak Mendagri sebagai koordinator pembinaan dari seluruh kami yang ada di daerah," lanjutnya. 

Menurut Khofifah, dari 38 kabupaten dan kota, 19 di antaranya akan menyelenggarakan pesta demokrasi tahun ini. Warga di wilayah itu bakal memilih kepala daerah untuk periode berikutnya.

"Dan itu besar-besar, Surabaya, Gresik, Lamongan, Jember, daerahnya besar-besar," ujarnya.

Selain bertemu Mendagri, Khofifah mengatakan Pemprov Jawa Timur berkoordinasi secara intensif dengan Polda, Kodam dan KPK.

"Pemprov ingin membangun suasana yang kondusif," ujarnya.

Rencananya, Khofifah akan mengundang KPK untuk bertatap muka dengan semua peserta Pilkada 2020. Acara dilakukan setelah para kandidat kepala daerah telah resmi mendaftar di KPUD setempat.

Kita mengkoordinasikan bagaimana Pilkada 2020 tetap semuanya dalam suasana kondusif, proses demokrasi bisa berjalan dengan baik.

"Kalau mereka sudah fix mendaftarkan di KPUD kami mengundang KPK untuk berkenan hadir untuk bisa memberikan breefing kepada calon kepala daerah di 19 kepala daerah di Jawa Timur," katanya.

Sementara pertemuan dengan KPK mesti dilakukan dalam rangka langkah pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Gagasan ini disuarakan kembali menyusul Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah di awal tahun 2020.

"Kita ingin melakukan langkah preventif secara menyeluruh," katanya

Selain itu, Khofifah membahas pejabat eselon 3 dan 4 di Pemrov Jawa Timur, di beberapa lini yang terkait dengan perizinan dan investasi akan dijadikan pejabat fungsional.

"Ini juga perlu kita koordinasikan lebih intensif karena kita sedang proses penyiapan untuk mengisi titik mana yang masih bisa diisi, titik mana yang seharusnya di-delate, jadi struktur pejabat eselon 3 dan 4 menjadi pejabat fungsional," katanya.

Dari pantauan Tagar, Khofifah telah berada di kantor Mendagri pada pukul 8.20 pagi. Sekitar satu jam berikutnya, Khofifah yang ditemani wakilnya dan Ketua DPRD Jatim meninggalkan Kemendagri. []

Berita terkait
PDIP Dukung Mendagri Tekan Demokrasi Biaya Tinggi
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berkomitmen mendukung langkah (Mendagri) Tito Karnavian tekan demokrasi biaya tinggi.
270 Pilkada di Tahun 2020, Puan Maharani Bersuara
Ketua DPR Puan Maharani bersuara terkait 270 titik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020.
Pasca OTT Saiful Ilah, Khofifah Undang Ketua KPK
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengundang Ketua KPK Firli Bahuri untuk memberikan pengarahan terkait pengadaan barang dan jasa.
0
David Beckham Refleksikan Perjalanannya Jadi Pahlawan untuk Inggris
David Beckham juga punya tips untuk pesepakbola muda, mengajak mereka untuk menikmati momen sebelum berlalu