UNTUK INDONESIA
Ketua Gerindra Sumbar: Sudahi Sebutan 01 dan 02
Alangkah tidak elok, sebagai warga negara, masyarakat larut dengan perbedaan yang terjadi karena demokrasi.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumbar Nasrul Abit. (Foto: Tagar/Riki Chandra)

Padang - Mahkamah Konsitusi (MK) telah menolak semua tuntutan pasangan calon nomor (paslon) 02 dalam perkara hasil Pilpres 2019. Dengan begitu, semua perbedaan yang sempat mengkotak-kotakan masyarakat hendaknya juga berakhir.

"Kita hormati dan junjung tinggi keputusan MK. Tidak ada lagi yang menyebut 01 dan 02. Kini saatnya kita bersatu lagi," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit, Senin 1 Juli 2019.

Diakui Nasrul, di Ranah Minang, paslon 02 berhasil unggul jauh dari paslon 01. Namun, proses demokrasi dalam menentukan pemimpin bangsa telah berakhir. Kemenangan paslon 01 adalah bentuk dukungan warga Indonesia yang pada akhirnya mengungguli rivalnya paslon 02.

Alangkah tidak elok, sebagai warga negara, masyarakat larut dengan perbedaan yang terjadi karena demokrasi. Nasrul yang juga menjabat Wakil Gubernur Sumbar meminta masyarakat kembali bersatu dan meninggalkan semua perbedaan demi kepentingan daerah dan bangsa Indonesia sendiri.

"Mari bersatu kembali. Mari sama-sama kembali bangun Sumbar yang kita cintai ini. Basamo mangko manjadi (bersama akan berhasil)," kata Nasrul Abit.

Dia tak lupa mengapresiasi kinerja seluruh jajaran pengurus Gerindra Sumbar dari tingkat DPD hingga ranting, kader dan simpatisan yang bahkan telah mengantarkan Gerindra sebagai partai pemenang Pemilu 2019 di Provinsi Sumbar.

Menurutnya, semua capaian suara yang diraup Gerindra pada Pemilu serentak April 2019 lalu itu, tidak terlepas dari semangat dan kerja keras semua kader.

"Ini amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan sebaik mungkin,” kata dia.

Harus ada yang bersikap oposisi dan Gerindra sejak awal sudah menunjukkan 'positioning' sebagai partai oposisi

Sementara itu dikutip dari Antara, anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menyebut partainya akan tetap menjadi oposisi baik di pemerintahan dan parlemen karena untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.

"Harus ada yang bersikap oposisi dan Gerindra sejak awal sudah menunjukkan 'positioning' sebagai partai oposisi," katanya di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Senin kemarin.

Dengan begitu, kata dia, partainya akan menolak tawaran termasuk apabila ada jatah menteri.

Politikus daerah pemilihan Sumatera Utara itu melanjutkan dengan menjadi oposisi akan terwujud sistem 'check and balance' sebagai bagian dari demokrasi yang sehat yakni ada partai pendukung dan oposisi.

Walau akan menjadi oposisi, Syafi'i melanjutkan belum tentu partainya akan menjadi musuh bagi pemerintahan dan menolak seluruh kebijakan.

"Partai oposisi 'kan tidak mungkin juga, kalau ada kebijakan benar, kami tetap tidak terima saja. Oposisi yang benar itu bisa bangun 'check and balance', sehingga jalannya pemerintahan sesuai aturan yang ada," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan hingga saat ini kader Gerindra dari seluruh Indonesia belum dikumpulkan setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, kata dia, kader di daerah juga lebih memilih akan menjadi oposisi agar tidak akan mencederai demokrasi.[]

Baca juga:

Berita terkait
0
Polisi Pelajari Tempat Bersejarah di Gowa
Kapolres Gowa Boy Samola memboyong pejabat utama Polres Gowa mempelajari sejumlah tempat bersejarah di Gowa. Ini tujuannya