Ketua DPR RI Desak Kemendikbud Seleksi Kepala Sekolah

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kemendikbud dan Disdikbud untuk mempercepat seleksi calon kepala sekolah di Indonesia.
Ilustrasi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kota Parepare tuntut transparansi dana bantuan operasional sekolah. (Foto: Tagar/Irsal Masudi)

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengkritisi kekosongan kursi Kepala Sekolah (Kepsek) di sejumlah wilayah seperti Banten, Semarang, dan Probolinggo.

Menurut dia, dengan ketiadaan Kepsek akan memberi dampak buruk bagi keberlangsungan dan kualitas pendidikan.

Bamsoet, sapaannya, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mempercepat seleksi calon kepala sekolah, utamanya di Banten dan Semarang.

"Harus segera dan tetap mengacu pada kompetensi guru yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin sekolah, guna tidak terjadinya kekosongan yang lama, supaya proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan optimal," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis yang diterima Tagar, Kamis, 22 Agustus 2019.

Politikus Partai Golkar ini meminta agar Kemendikbud menyiapkan sistem yang berlaku secara Nasional mengenai rencana rotasi guru berdasarkan zonasi.

"Mengingat sistem zonasi dinilai untuk menjaga netralitas, rotasi, kualitas, dan pemerataan guru di daerah," ucapnya.

Ia mengimbau kepada seluruh guru di Indonesia untuk selalu siap bertugas jika mendapat mandat ditempatkan di wilayah manapun.

"Guru harus tetap mengedepankan integritas sebagai seorang guru dan mengembangkan kemampuan diri agar dapat mengajar siswa dengan baik," katanya.

Untuk diketahui, sebanyak 200 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Lebak, Banten, 128 SD Negeri di Kabupaten Semarang, serta 30 SD dan SMP di Kabupaten Probolinggo mengalami kekosongan Kepala Sekolah. []

Baca juga: Latar Belakang Pendidikan Ustaz Abdul Somad


Berita terkait
Jokowi Tingkatkan Anggaran Pendidikan 29,6 Persen
Presiden Jokowi menjelaskan nilai Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp 2.528,8 triliun. 20 Persen dari RAPBN dianggarkan untuk Pendidikan.
Satu Dekade Anggaran Pendidikan, Ketimpangan Belum Selesai
Tahun 2019 merupakan satu dekade alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam Anggaran APBN.
JR Saragih Dituduh Obok-Obok Pendidikan di Simalungun
Bupati JR Saragih dinilai gagal membangun SDM guru di Kabupaten Simalungun sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.
0
Pembentukan Pabrik CPO dan RPO Mini Berbasis Koperasi
Pemerintah bahas hilirisasi produk kelapa sawit, antara lain usulan pembentukan pembangunan pabrik CPO dan RPO mini berbasis koperasi