Ketua DPC PPP Sleman Nasikin Dicopot, Ini Alasannya

Ketua DPC PPP Sleman Nasikin dicopot dari jabatannya oleh DPW PPP DIY. Begini alasannya.
Rombongan massa pengawalan PPP ke KPU Sleman (Foto: Muhammad Ridwan)

Sleman - Kursi kepemimpinan DPC Sleman yang diduduki oleh Nasikin, dicopot oleh kepengurusan DPW PPP Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan itu diambil karena ketua saat ini dianggap tidak maksimal dan melebihi batas periode kepengurusan.

Dengan kawalan ratusan kader dan sayap partai PPP, Ketua DPW PPP Amin Zakaria mengunjungi kantor KPU Sleman, Senin 24 Agustus 2020. Kunjungan itu membawa Surat Keputusan Nomor 28/SK/DPW.DIY/VIII/2020 tentang susunan DPC PPP Kabupaten Sleman masa bakti 2020 - 2025.

"Untuk menyerahkan surat keputusan DPC PPP Sleman yang baru sekaligus memperkenalkan pengurus harian PPP Sleman pada KPU Sleman. Ini pengurus tahun 2020-2025," ungkapnya saat diwawancara.

Untuk kepengurusan yang baru, partai berlambang Ka'bah itu bakal dinahkodai oleh Muhammad Yusuf dan sekretaris Sugiyatmo. Kepengurusan ke depan diharapkan bisa membuat PPP Reborn. "Kedua-duanya adalah tokoh PPP lama dan kami minta untuk sungguh-sungguh, mampu memimpin PPP Reborn," jelasnya.

Belum cukup untuk menjalankan roda organisasi ini menghadapi event politik pemilu kepala daerah.

Amin mengungkapkan, masa bakti yang Nasikin sebenarnya hanya sampai pada 2017. Namun tanpa diketahui asal usulnya, jabatan yang bersangkutan masih berlanjut hingga tahun 2022. "Masa baktinya (Nasikin) hanya 2017 dulu, tahu-tahu dibuat 2018. Tahu-tahu lagi sampai 2022. Harusnya sudah diganti 2017 kemarin," tandasnya.

PPP SlemanPenyerahan SK Kepengurusan DPC PPP Sleman yan baru ke KPU Sleman. (Foto: Tagar/Muhammad Ridwan)

Disinggung pencopotan Nasikin, Amin menyebut jika peran ketua sebelumnya cukup baik. Namun secara roda organisasi dalam menghadapi event-event politik mendatang dirasa masih belum mampu.

"Belum cukup untuk menjalankan roda organisasi ini menghadapi event politik pemilu kepala daerah, ada musyawarah kerja nasional, ada mukmatar dan verifikasi seluruh partai politik untuk pemilu legislatif dan pemilihan presiden," terangnya.

Wewenang pergantian kepengurusan ditegaskan adalah wewenang dari DPW PPP sesuai dengan hasil AD/ART dan sesuai hasil Mukernas VI di Banten dan Bogor. Amin juga menyebut pencopotan Nasikin bukan karena kesepakatan sepihak terjadinya kesepakatan koalisi Pilkada Sleman yang sebelumnya digawangi PPP, Golkar, PKB dan Gerindra.

Sementara, Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi menambahkan proses Surat Keputusan hanya melewati satu pintu di KPU RI. "SK yang diakui yang ada di KPU RI. Ketika ada perubahan, partai politik itu nanti akan menyampaikan perubahan ke DPP. Dan DPP ke KPU RI dan baru ke KPU Kabupaten," imbuhnya.

Trapsi menambahkan, yang menjadi acuan hingga saat ini adalah data dari KPU RI. Oleh sebab itu, hasil komunikasi yang dilakukan oleh DPW Nasdem nantinya juga akan disampaikan kepada KPU DIY dan ke KPU RI.

"Kita berpedoman pada SK terakhir yang ada di KPU RI. Yang terjadi siang hari ini, tetap kita akan sampaikan ke KPU DIY, karena nanti kan ada kronologinya. Seperti apanya kita menunggu keputusan final dari DPP dan KPU RI," tuturnya. []

Berita terkait
PPP Dukung Chaidir-Suhartina di Pilkada Maros
PPP menyerahkan dukungan ke bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Chaidir Syam-Suhartina Bohari di Pilkada 2020.
PPP: Wali Kota Medan 3 Masuk Sel, Aura Bobby Tidak
Jajaran pengurus dan kader PPP Kota Medan berkeinginan mendengar langsung visi misi calon Wali Kota Medan Bobby Nasution.
PPP Anggap Koalisi Din Syamsuddin Cs Punya Hak Politik
Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memandang gerakan koalisi yang dibuat Din memiliki hak,
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.