Bandung - Ketahanan ekonomi pedesaan di Jawa Barat terpukul akibat pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020, oleh karena itu pemanfaatan dana desa dilakukan sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dituntut untuk inovatif karena BUMDes mempunyai peran strategis sebagai penggerak ekonomi desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, mengatakan dana desa sudah dimanfaatkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
"BLT tahap I senilai Rp 600 ribu sudah disalurkan kepada sekitar 890.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan BLT tahap II senilai Rp 300 ribu memasuki proses penyaluran dan program PKTD juga sudah berjalan," ucapnya.
Menurut Bambang, hingga bulan Juli kemarin, tercatat sudah ada 11.301 kegiatan yang memang diakses untuk PKTD, dimana penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 96 ribu. BLT dan PKTD sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi pedesaan dalam jangka pendek.
"PKTD merupakan semua kegiatan pekerjaan yang didanai oleh dana desa harus menggunakan sebesar-besarnya pemanfaatan tenaga kerja di desa bersangkutan. Tenaga kerja yang menjadi prioritas adalah tenaga kerja dari keluarga miskin, tenaga kerja pengangguran, tenaga kerja pengangguran baru di desa," kata Bambang.
Bambang juga mengatakan selain pemanfaatan dana desa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baratbjuga intens mendorong BUMDes untuk berinovasi karena BUMDes dinilai mampu menggerakkan ekonomi desa karena melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha.
"BUMDes di Jabar terus bertambah setiap tahunnya. Pada 2018, hanya 3.695 dari 5.312 desa yang memiliki BUMDes. Tahun berikutnya jumlah BUMDes di Jabar tercatat 4.563. Tahun ini, jumlah BUMDes meningkat menjadi 4.890," ujarnya.
Bambang mengaku, hingga saat ini masih ada desa yang belum memiliki BUMDe, dan dari 4.890 BUMDes ada sekitar 614 BUMDes belum aktif karenanya untuk.mengaktifkan BUMDes ini perlunya tugas bersama semua strata pemerintahan, pusat, provinsi dan kabupaten. "Kami intens mendorong BUMDes untuk bisa aktif dan menggerakkan ekonomi desanya," ucap Bambang, di Bandung, belum lama ini.
Menurut Bambang, DPM-Desa Jabar memiliki lima strategi guna mengoptimalkan peran BUMDes dalam menjaga ketahanan ekonomi, yaitu pendampingan, mentoring, membuka akses permodalan, memperluas akses pemasaran dan menguatkan kelembagaan. "Dalam pendampingan dan mentoring, pihaknya menggandeng sejumlah pihak mulai dari Kadin sampai pelaku bisnis," ujarnya.
Sementara untuk akses permodalan menurut Bambang, Pemda Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat memberikan bantuan modal kepada BUMDes yang memenuhi kriteria serta coba membuka akses permodalan melalui perbankan. "Untuk masalah ini kami mengalami kendala karena BUMDes harus tercatat sebagai Badan Usaha. Sedangkan saat ini BUMDes dibentuk oleh Peraturan Desa," katanya.
Bambang menambahkan, untuk mempermudah BUMDes mengakses perbankan, Pemda Provinsi Jabar sedang membuat database BUMDes secara komprehensif sementara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menggulirkan program pemberian nomor registrasi bagi BUMDes. Program itu dapat menguatkan legalitas BUMDes.
Bambang menjelaskan, perluasan akses pemasaran BUMDes dilakukan dengan memanfaatkan Desa Digital yang merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi.
"Kami sudah membangun infrastruktur Desa Digital juga menghadirkan ruang untuk transaksi produk BUMDes. Soal kelembagaan, kami ingin memperkuat kualitas dan kuantitas BUMDes salah satunya menghadirkan forum dan networking, supaya produk dari BUMDes terserap," kata Bambang (Parno/jabarprov.go.id). []
