UNTUK INDONESIA
Keputusan Jokowi Pilih Ahok Ditentang Mujahid 212
Mujahid 212 menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang disebut Jokowi sebagai kandidat Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur
Momen Reuni Jokowi-Ahok yang viral di media sosial. (Foto: Instagram/basukibtp)

Jakarta - Koordinator Bela Islam (Korlabi) Damai Hari Lubis meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sesuka hati memilih calon pemimpin ibu kota negara (IKN) yang baru. Melalui siaran pers yang diterima Tagar, Kamis, 5 Maret 2020, Mujahid 212 mengharapkan RI-1 tidak memilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Kepala Badan Otoritas IKN di Kalimantan Timur. 

"Khusus terkait kepala daerah, tentunya presiden tidak dapat serta-merta memilih sekehendak hati atau suka-suka Jokowi saja. Asas legalitas mesti ada, bukan sekadar kehendak suka-suka lalu kemudian legitimated (pengakuan atas kebijakan yang dipaksakan)" katanya.

Diasumsikan akan kembali berutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan melalui kreditor China Tiongkok.

Baca juga: Ahok dan 3 Nama Lain Calon CEO Ibu Kota Baru, Siapa Terpilih?

Beberapa waktu lalu, Jokowi resmi mengumumkan empat nama calon pimpinan IKN yang dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Salah satu calon kuat adalah Ahok. 

Lantas, dengan beredarnya informasi tersebut, Mujahid 212 secara tegas memberikan pernyataan keras dengan melakukan penolakan.

"Bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota negara ini, dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan tegas, kami menolak keras Ahok," kata Damai.

Mujahid 212 itu juga menuding pemerintah akan menambah utang dengan melakukan pemindahan ibu kota. Mereka tidak percaya dengan pernyataan Jokowi, mengenai pindah IKN, pemerintah tidak akan berutang.

"Oleh karena selain anggaran biayanya akan spektakuler atau luar biasa dan diasumsikan akan kembali berutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan melalui kreditor China Tiongkok. Selain pinjaman kepada investor asing dan aseng, biaya pasti sangat besar," kata dia.

Sebelum Jokowi menemui DPR untuk meminta persetujuan pembangunan IKN. Mujahid 212 mengimbau agar presiden meminta pendapat dari seluruh tokoh agama dan Nasional. Sebab, partai saat ini banyak berafiliasi dengan pemerintah.

"Maka Jokowi wajib dan patut minta atau mendengarkan saran dan masukan dari sejumlah tokoh yang kredibel, yakni para tokoh agama dan tokoh nasional, serta tokoh-tokoh Mantan TNI, karena menyangkut tingkat kerawanan dari sisi politis dan strategi pertahanan Ibu Kota Negara," ucapnya.

Baca juga: Mujahid 212 Tolak Ahok Pimpin Ibu Kota Baru

"Kepada Jokowi sebelum menghadap ke DPR RI, dikhawatirkan banyaknya partai yang berafiliasi atau yang mendukung partai pendukung pemerintah atau presiden. Biasanya sesuai data empiris, para legislator akan koor tanda setuju, bila dimintakan persetujuan terhadap apa yang diusulkan oleh pemerintah penguasa," kata Damai.

Menurut dia, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pemindahan IKN, agar negara ini aman tenteram ke depannya. 

"Sehingga membutuhkan kajian yang serius serta mendalam, terutama seandainya mendapatkan serangan dari luar atau musuh negara," katanya.

Dia juga menyebut membutuhkan anggaran besar untuk merevisi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Belum lagi menyangkut biaya seminar yang dipastikan sangat besar.

"Selain itu dibutuhkan juga anggaran spektakuler lainnya, yaitu kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah, seminar untuk merevisi terhadap beberapa perundang-undangan yang berlaku," kata Damai Hari Lubis. []

Berita terkait
Respons Bambang Brodjonegoro Calon CEO Ibu Kota Baru
Menristek Bambang Brodjonegoro menjadi calon Chief Executive Officer (CEO) Badan Otorita Ibu Kota Baru.
Tony Blair: Ibu Kota Baru Visi Luar Biasa Indonesia
Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan mantan PM Inggris, Tony Blair dan CEO Softbank, Masayoshi Son membahas pembangunan ibu kota baru.
Jokowi Serahkan RUU Ibu Kota Negara Usai Reses DPR
Presiden Jokowi mengatakan RUU Omnibus Law pemindahan Ibu Kota Negara akan diserahkan ke DPR setelah reses.
0
Tiga Kecamatan di Cianjur Akan Menerapkan PSBB
Pemkab Cianjur akan lakukan PSBB parsial agar fokus penangan di wilayah yang rawan penyebaran Covid-19 sehingga tidak menyebar ke kecamatan lain