Jakarta - Kepala Daerah diminta untuk tidak mempertunjukkan sikap saling lempar tanggung jawab dalam menangani pandemi Covid-19. Desakan itu dilakukan agar penanganan pandemi bisa lebih optimal.
Hal ini disampaikan Epidemiolog Universitas Andalas (Unand) Padang Defriman Djafri dalam sharing session Pengendalian Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Ombudsman perwakilan Sumbar secara daring di Padang, Kamis, 19 Agustus 2021.
"Selama ini kerap terdengar narasi dalam menangani pandemi di daerah yang berwenang adalah bupati dan wali kota, sedangkan provinsi kewenangan soal anggaran," kata Defriman Djafri dalam sharing session Pengendalian Pandemi Covid-19 di Sumbar diselenggarakan Ombudsman perwakilan Sumba sebagaimana dilansir Antara.
Defriman menekankan ia tak mau mendengar narasi seperti itu karena yang dibutuhkan adalah kerja sama dan keseriusan menjalankan Satgas yang ada sehingga semua berjalan dengan baik dan proporsional dari hulu sampai ke hilir.
Dengan demikian kebijakan dan langkah penanganan akan sama narasinya antara pemerintah dengan ulama dan tokoh adat.
Menurut dia, sebenarnya dalam penanganan pandemi ini Sumbar punya kekuatan karena ada laboratorium pemeriksaan sendiri berbeda dengan provinsi lain sehingga menjadi rujukan nasional dan juga telah ada Perda Adaptasi Kebiasaan Baru.
Ia melihat yang menjadi penyebab gagal dan amburadulnya penanganan pandemi ini karena hanya sibuk bicara soal virus penyebabnya saja dan luput mengelola informasi sehingga banyak beredar kabar yang tak benar di masyarakat.
"Itu yang menjadi kekacauan, karena informasi yang bereda membuat masyarakat tidak percaya Covid-19 dan lama-lama jadi tidak percaya pemerintah," katanya.
Ia memberi contoh adanya sikap yang berbeda antara pemerintah dengan ulama dan tokoh adat dan tidak memberikan ruang yang lebih kepada mereka untuk memahami pandemi ini.
"Dengan demikian kebijakan dan langkah penanganan akan sama narasinya antara pemerintah dengan ulama dan tokoh adat," ujar Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand ini.
Pada sisi lain ia juga tidak setuju jika ada yang menyatakan varian menjadi kambing hitam peningkatan kasus karena yang jauh lebih penting adalah bagaimana menghadapinya dengan menyiapkan masyarakat.
Ia memaparkan selama penanganan pandemi ini kondisi Sumbar paling baik berada pada Januari 2021 karena saat ini angka testing mencapai 25 ribu orang dan kasus baru cukup rendah saat itu. []
Baca Juga: Laporan Khusus: Heboh Padang, Terbitlah SKB Tiga Menteri
