Kenapa Jokowi Tak Kasih Jatah Menteri ke Relawan?

Relawan juga berkeringat mengantarkan Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia. Tapi kenapa Jokowi tak memberikan jatah menteri kepada relawan?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan salam usai memberikan pidato awal masa jabatan presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan Presiden Jokowi tidak memberikan jatah menteri kepada relawan karena tempat relawan memang bukan di kementerian.

"Relawan tempatnya di komisaris BUMN. Sejak lama para relawan ditempatkan menjadi komisaris di BUMN," ujar Ujang Komarudin kepada Tagar melalui wawancara tertulis, Senin malam, 21 Oktober 2019.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang orang-orang termasuk musuhnya di pemilihan presiden 2019, Prabowo Subianto, untuk membahas pengisian kabinet pemerintahan Jokowi jilid 2.

"Kalau musuh sangat jelas bargaining-nya. Musuh atau lawan itu kan dari partai politik. Partai politik memiliki kekuatan di parlemen. Sedangkan relawan tidak ada kekuatan apa pun di parlemen," ujar Ujang Komarudin.

Lagipula, lanjut Ujang, "Kalau ada satu relawan yang dikasih jatah menteri, maka relawan yang lain akan meminta jatah yang sama juga."

Relawan tempatnya di komisaris BUMN.

Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin pagi sampai sore, 21 Oktober 2019, menemui beberapa orang yang kompak berkemeja putih. 

Pertama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Berikutnya CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Di antara orang-orang tersebut, hanya Tito Karnavian yang tidak mengenakan kemeja putih.

Berikutnya Menteri Sekretaris Negara kabinet Kerja jilid I Pratikno, staf khusus Mensesneg Nico Harjanto, mantan aktivis 1998 Fadjroel Rachman.

Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu juga sempat datang ke istana, namun belakangan Tetty hanya bertemu Airlangga Hartarto, tidak menemui Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet lengkap pada Rabu pagi, 23 Oktober 2019 dan dilanjutkan pelantikan pada hari yang sama.

Jokowi di media sosial resminya mengatakan susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi, yaitu akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI, dan polisi.

Ia mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, dan cepat. 

Joko Widodo akrab disapa Jokowi ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, namanya melesat bak meteor ke bursa pemilihan presiden 2014. Sebelum ada partai politik secara resmi menyatakan dukungan, suara arus bawah dari para relawan terdengar nyaring mendukungnya. 

Para relawan dari segala penjuru, tumbuh secara organik, dengan inisiatif dan cara masing-masing memberikan dukungan penuh kepada Jokowi, Hingga putra Solo itu memenangkan pertarungan dan menjadi orang nomor satu di Indonesia. 

Hal sama berulang pada pemilihan presiden 2019. Seperti Pilpres 2014, Jokowi menghadapi rival yang sama, yaitu Prabowo Subianto. Bedanya sebelumnya Prabowo dengan calon wakil presiden Hatta Rajasa, kemudian Prabowo dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno. Sampai di sini relawan juga berkeringat mengantarkan Jokowi kembali meraih kemenangan. Menjadi Presiden Indonesia untuk kedua kalinya. []

Baca juga:

Berita terkait
Ketika 15 Ribu Relawan Jokowi Ucap Syukur di Monas
Lebih dari 15 ribu relawan berkumpul di kawasan Monas memeriahkan pelantikan Joko Widodo-KH Maruf Amin.
Relawan Bubarkan Diri Usai Jokowi Tiba di Istana
Relawan Jokowi yang sejak siang nonton bareng pelantikan presiden 2019 di sekitaran Istana Kepresidenan, Jakarta sudah terlihat membubarkan diri.
Sorak-sorai Relawan Usai Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin
Para relawan bersorak-sorai setelah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mengambil sumpah jabatan.
0
Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN Bersihkan PT Garuda Indonesia
Hasil audit menyebutkan negara mengalami kerugian hingga Rp 8,8 triliun akibat pengadaan pesawat pada kurun waktu 2011-2021