Bali - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan program Bantuan Stimulan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk 3.000 unit rumah di Provinsi Bali.
Kegiatan bedah rumah cara pemerintah untuk memberikan bantuan sosial untuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah yang layak huni.
"Tahun 2019 ini di Provinsi Bali mendapat program BSPS untuk 3.000 unit dari Kementerian PUPR," ujar Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Jhony Sofyan Fajar Subrata dikutip dari dikutip dari Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Bali, Selasa 25 Juni 2019.
Pada kesempatan yang sama, Jhony melakukan penyerahan BSPS tahun 2019 kepada Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa di Balai Desa Bugbug, Karangasem. Tampak hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali I Wayan Suardana serta ratusan warga penerima BSPS di kabupaten tersebut.
Bantuan bedah rumah tersebar di tujuh kabupaten di pulau dewata. Salah satunya Kabupaten Karangasem yang mendapat alokasi bantuan untuk 288 unit rumah.
Penyaluran BSPS dilaksanakan di empat Kecamatan dan tujuh Desa, di antaranya, Desa Pertima, Desa Bugbug, Desa Dukuh, Desa Antiga, Desa Gegelang, Desa Pempatan dan Desa Nongan.
Program BSPS di Provinsi Bali dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, sebagai perpanjangan tangan dari Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di daerah. Kegiatan bedah rumah sudah memasuki tahun ke empat.
"Tujuan utama program BSPS adalah untuk menyediakan rumah yang semula tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Setiap unit rumah yang di bedah di Karangasem akan mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta," ucapnya.
Rumah yang layak huni harus memenuhi persyaratan berupa keselamatan bangunan (peningkatan kualitas konstruksi bangunan), kesehatan penghuni (pemenuhan standar kecukupan pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan MCK) dan kecukupan minimum luas bangunan (pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang).
"Kami ingin mendorong prakarsa dan upaya masyarakat dengan menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama," ujarnya.
Sementara itu, Wabup Artha Dipa dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas perhatian dan bantuannya untuk bedah rumah di Kabupaten Karangasem.
"Kami berharap masyarakat penerima bantuan diharapkan bisa menjalankan dan melaksanakan program ini sebaik-baiknya," katanya. []
:Baca juga:
- Kementerian PUPR: Aturan Harga Program Satu Juta Rumah
- Program Satu Juta Rumah dari Kementerian PUPR
- Bedah Rumah Kementerian PUPR di Lampung Selatan
- Kementerian PUPR Bangun Jalan Wisata Mandalika
- Kementerian PUPR Mulai Renovasi Masjid Istiqlal
