Bandung, (Tagar 10/4/2019) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam pengembangan kapasitas tenaga kerja bidang konstruksi melalui program mahasiswa magang pada proyek infrastruktur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang konstruksi agar berdaya saing dan kompeten.

Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, kerjasama dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Konstruksi, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti dengan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Ismunandar yang bersamaan dengan acara Indonesia Fintech Forum 2019 di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Senin (8/4).

"Inti dari Nota Kesepahaman ini adalah program link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kami mendorong peserta didik baik SMK, Politeknik dan Perguruan Tinggi memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga saat lulus mereka memiliki nilai tambah dan mudah untuk memasuki dunia kerja. Dengan kata lain program ini menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran dan ketidaksiapan anak didik untuk bekerja di dunia konstruksi, serta membangkitkan kembali gairah bekerja di sektor konstruksi," kata Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti.

Kementerian PUPR menindaklanjuti program pemagangan ini dengan memberikan fasilitas akses kepada 6.000 mahasiswa perguruan tinggi maupun politeknik di seluruh Indonesia untuk magang di proyek-proyek yang dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

Menurut Anita, hal ini untuk mendekatkan mahasiswa kepada dunia industri bidang konstruksi, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman kerja agar lebih mudah menuju kesempatan kerja setelah lulus kuliah.

Lebih lanjut, Anita mengatakan, mahasiswa magang nantinya tidak hanya ditempatkan di sektor pekerjaan konstruksi, tetapi mulai tahap perencanaan hingga ke badan usaha konsultasi pada pekerjaan infrastruktur yang selama ini dikerjakan PUPR, misalnya pembangunan jalan tol maupun non tol, penyediaan perumahaan, termasuk juga pembangunan infrastruktur kerakyatan seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISE), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).

"Mahasiswa akan mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang konstruksi setelah selesai mengikuti program magang," ujarnya.  

Program ini bagian dari upaya Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2017. Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kementerian PUPR sebagai kementerian dengan anggaran pengelolaan infrastruktur terbesar sekitar Rp 110 triliun memproyeksikan setiap pekerjaan konstruksi senilai Rp 1 triliun membutuhkan setidaknya 14.000 tenaga kerja, yakni 80% tenaga kerja terampil dan 20% tenaga kerja ahli.

"Sehingga secara bertahap Kementerian PUPR terus melakukan program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi untuk memenuhi target yang dicanangkan," tuturnya.

Dikatakan Anita, berdasarkan data LPJKN per 1 April 2019, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru sebesar 628.500 orang yang terdiri dari 429.000 orang tenaga terampil dan 198.700 tenaga ahli atau sekitar 7 % dari total jumlah tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang.

Pada kesempatan tersebut, Anita Firmanti turut mengenalkan terobosan Kementerian PUPR bersama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam mengembangkan sertifikat uji kompetensi bidang konstruksi berbasis digital.

Melalui aplikasi yang ada di perangkat handphone, setiap tenaga kerja yang sudah bersertifikat dapat terlihat datanya hanya dengan menggunakan sistem barcode.

Sementara Sesditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana mengatakan, dalam meningkatkan kemampuan SDM konstruksi memerlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan agar menghasilkan tenaga-tenaga yang produktif dan kompeten, sehingga perlu dilakukan peningkatan keterampilan dan keahlian melalui pelatihan, pengujian, termasuk juga program praktik di lapangan berbasis kompetensi.

Dewi menambahkan, dalam mendukung percepatan tenaga kerja konstruksi yang unggul, Kementerian PUPR juga telah mensyaratkan kepada para penyedia jasa pemenang lelang paket pekerjaan di atas Rp 50 miliar untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa teknik untuk magang agar memiliki pengalaman bekerja di lapangan.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Ismunandar mengatakan, program kesempatan magang mahasiswa disesuaikan dengan setara dengan satuan kredit semester (SKS) perguruan tinggi, yakni selama 45 jam yang telah disetarakan dengan 1 SKS dan dilaksanakan minimal 1 bulan penuh. Hal tersebut memberikan keleluasaan bagi mahasiswa agar tetap bisa lulus tepat waktu dan waktu magang lebih fleksibel. []