Jakarta, (Tagar 4/1/2019) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan dan Tepi Air di 11 lokasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia.
Sebelas kawasan tersebut yakni Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu), Kampung Tegalsari (Kota Tegal), Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang) dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura).
Menteri Basuki mengatakan, program pengembangan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air, tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Hal ini dimungkinkan karena perencanaan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat.
"Penataan di kampung nelayan akan dikembangkan lagi agar bisa menjadi kawasan wisata," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu dikutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.
Salah satu kawasan yang ditangani adalah Kawasan Tambak Lorok, yang berada dekat kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Kawasan ini kerap mengalami banjir dan rob setiap tahunnya.
Banjir disebabkan kondisi drainase yang tidak memadai. Selain masalah banjir, para nelayan yang tinggal di kawasan tersebut juga kesulitan melaut dan menambatkan perahunya karena terjadinya pendangkalan alur muara Sungai Kanal Banjir Timur Lama.
Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendukung kawasan Tambak Lorok sebagai Kampung Wisata Bahari, dengan meningkatkan kualitas yang sebelumnya kawasan kumuh, mengurangi risiko banjir dan rob di daerah tersebut, serta penyediaan fasilitas bagi para nelayan.
Perbaikan yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Ditjen Sumber Daya Air, Pekerjaan Pengembangan Drainase Tambak Lorok, dan kontrak tahun jamak dari tahun 2015 hingga tahun 2017, dengan anggaran dari APBN sebesar Rp 151 miliar. Pengembangan drainase akan melindungi sekitar 2.000 kepala keluarga dari risiko banjir dan rob.
Pekerjaan yang dilakukan di antaranya, berupa penggalian alur sungai sepanjang 800 meter, pemasangan pelindung tebing sungai dengan spun pile sepanjang 1,5 km, dan pembuatan dinding penahan rob (parapet) sepanjang 1,5 km, serta pembuatan dock perahu nelayan.
Selain pengembangan drainase, dilakukan Pekerjaan Pengembangan Kawasan Pemukiman Nelayan Tambak Lorok oleh Ditjen Cipta Karya. Pekerjaan dilakukan sejak tahun 2017, ditargetkan rampung pada tahun 2019, dengan anggaran sebesar Rp 37,6 miliar, progres telah mencapai 85 persen.
Pekerjaan yang dilakukan berupa peningkatan jalan, ruang terbuka publik, gerbang kawasan dan street furniture. Selain itu juga dibangun jalur hijau sempadan sungai. Untuk mendukung ekonomi masyarakat sekitar, Kementerian PUPR juga membangun Pasar Tambak Lorok. []
