Jakarta – Menteri Sosial Juliari P. Batubara pastikan Kementerian Sosial (Kemensos) akan lanjutkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada tahun 2021 guna ringankan beban ekonomi masyarakat terdampak Covid-19.
“BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta,” kata Mensos di Jakarta pada 1 November 2020.
Direncanakan BST tahun 2021 akan menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan indeks Rp 200 ribu/KPM/bulan. Untuk mewujudkan program tersebut Kemensos salurkan anggaran sebesar Rp 12 triliun.
Juliari menyampaikan bansos pada 2021 tidak akan semasif pada tahun 2020 ini, nantinya pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan ekonomi dan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara bertahap dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Rencananya bansos tahun depan tidak semasif tahun ini. Karena fokus daripada pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin,
“Program vaksinasi ini juga sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,” ucap Juliari.
Untuk bantuan sosial reguler yang berupa Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Kedua program ini dilanjutkan karena dianggap penting guna percepat turunkan angka kemiskinan.
“Untuk program PKH dan tetap berjalan dengan normal,” ujarnya.
PKH pada tahun 2021 akan menjangkau sebanyak 10 juta KPM dengan anggaran Rp 30,4 triliun, sedangkan untuk BPNT atau Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 44,7 triliun.
Baca juga:
- Kemensos: HDI 2020 Bertema Not All Disabilities Are Visible
- Kemensos Pastikan Penyaluran Sembako Penuhi Ketentuan
Sementara itu menurutnya untuk bansos lain yakni Bansos Sembako (BSS). Bansos Beras (BSB) dan lain lain tidak akan dilanjutkan pada tahun depan. Namun hal ini bersifat sementara dan fleksibel tergantung situasi pada tahun depan dan juga keputusan Presiden.
Pemerintah secara nasional juga akan banyak mengembangkan program-program yang berdayakan perekonomian pada tahun 2021, seperti bantuan untuk UMKM, Program Padat Karya, BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja dan sebagainya. []
