Palembang - Pemerintah serius dalam mengawal pembangunan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) menggandeng Kejaksaan Agung RI guna mempercepat proses pembangunan.
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto mengatakan dalam hal pembangunan infrastruktur ini sangat banyak yang harus dilakukan. Antara lain mulai dari perencanaan, pembebasan lahan dan lainnya.
"Maka di situ peran Kejaksaan untuk membantu kita (Kemen-PUPR) dalam percepatan pembangunan infrastruktur," katanya saat ditemui di sela acara Rapat Koordinasi Kementerian PUPR dan Kejaksaan RI di Hotel Santika Premier Palembang, Selasa, 19 November 2019.
Pada 2020 ini, Kemen-PUPR rencananya mendapat alokasi anggaran Rp 120,2 triliun yang tersebar di seluruh direktorat Kemen-PUPR. Anggaran Rp 120,2 trilun tersebut rinciannya; untuk Sekretariat Jenderal Rp 520 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 111 miliar, Direktorat Jenderal dan SDA Rp 43 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 42 triliun.
Kemudian di Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp 22 triliun, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rp 8 triliun, Direktorat Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Rp 263 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 452 triliu, Direktoral Bina Konstruksi Rp 725 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp 199 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 525 miliar.
Pelaksanaannya butuh kecepatan, baik dari segi waktu, mutu dan tepat sasaran.
Widiarto mengatakan kerja sama ini sebagian dari percepatan pembangunan dalam kaitannya pengamanan pembangunan strategis di Bidang Infrastruktur PUPR. Selain itu, Kemen-PUPR dan Kejaksaan juga sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pengamanan pembangunan strategis di bidang infrastruktur PUPR Wilayah Pulau Sumatera.
"Di samping pembangunan SDM, infrastruktur tetap menjadi prioritas. Maka dalam pelaksanaannya butuh kecepatan, baik dari segi waktu, mutu dan tepat sasaran," kata Widiarto.
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI Jan S Maringka mengatakan pihaknya akan selalu berkoordinasi dan sinergi dalam hal pengamanan pembangunan strategis di bidang infrastruktur PUPR. "Dengan rakor ini kita meningkatkan sinergi dan selalu menjaga dan mengamankan aset negara," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumsel sudah lebih dulu mengandeng kejaksaan untuk mengawal pengamanan aset Pemprov Sumsel.
"Rupanya langkah yang kita menjadi trend dalam upaya penjagaan aset negara, ke depan juga akan bekerja sama dengan kejaksaan dalam pembangunan guna meminimalisir keterlambatan proyek insfrastruktur," katanya. []
Baca Juga:
- Proyek Infrastruktur Nasional di Taput Mangkrak
- Anggaran Infrastruktur 2020 untuk Membangun Apa Saja?
- Menteri Basuki Siap Bangun Infrastruktur Ibu Kota RI
