Kemenpan RB: Polri Banyak Terobosan Birokrasi & Kelembagan

Kemenpan RB mengatakan beragam tantangan ini perlu dijawab dan direspon dengan bijak dan cermat oleh Polri sehingga mengubah mindset.
Alex Denni, Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, saat menjadi narasumber pada diskusi panel I Peserta Sespimti Polri Dikreg ke-30 T.A 2021 dengan topik Strategi Penataan Kelembagaan guna Mewujudkan Polri yang Presisi dalam Rangka Pembangunan Nasional secara virtual, Selasa, 15 Juni 2021. (Foto: Tagar/Kementerian PAN/RB)

Jakarta - Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni mengatakan, banyak terobosan yang dilakukan Polri dalam melakukan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.

“Kami yakin apa yang sudah dilakukan oleh Polri sudah sesuai dengan pakem transformasi organisasi, tinggal bagaimana melakukan akselerasi,” kata Alex, Rabu, 16 Juni 2021.

Dia menjelaskan, akselerasi penting untuk dilakukan karena saat ini banyak sekali disrupsi yang menjadi pekerjaan rumah organisasi.

Penyelenggaraan pemerintah misalnya, menghadapi beberapa tantangan, yakni globalisasi yang masif, penciptaan pengetahuan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ego sektoral dan silo minded, tata kelola tidak terpadu, serta kompetensi dan literasi digital pegawai ASN.



Pemangkasan birokrasi itu tidak hanya mengurangi atau memangkas eselon, yang paling penting adalah mengubah mindset dan melakukan penyesuaian sistem kerja.


Sementara itu, Polri sendiri juga menghadapi tantangan yang tidak kalah besar misalnya, peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), separatisme, radikalisme, dan terorisme, serta tuntutan reformasi. 

“Beragam tantangan ini perlu dijawab dan direspon dengan bijak dan cermat oleh Polri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alex menjelaskan semua organisasi tidak hanya pemerintah memiliki urgensi untuk melakukan delayering. Layer yang panjang dipangkas sehingga keputusan bisa diambil dengan lebih cepat mengingat era saat ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan.

“Pemangkasan birokrasi itu tidak hanya mengurangi atau memangkas eselon, yang paling penting adalah mengubah mindset dan melakukan penyesuaian sistem kerja,” katanya. []

Berita terkait
Instruksi Presiden Panglima TNI dan Kapolri Kawal PPKM Mikro
Presiden kembali menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk optimalkan implementasi pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro di lapangan
Fraksi Demokrat Usul TWK Digelar di Polri dan Kejagung
Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengusulkan TWK digelar di Polri, Kejagung, dan Kemenkumham bertujuan untuk membentuk pegawai profesional.
Sistem Tilang Terbaru Polri, SIM Bisa Dicabut Setelah Akumulasi 18 Poin
Korlantas Polri menerbitkan aturan tilang sistem SIM poin dimana jika telah mencapai akumulasi 18 poin, SIM bisa dicabut.