TAGAR.id, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama mitra non-governmental organization (NGO) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan Konservasi Indonesia dan Komunike Bersama dengan tujuh NGO di Indonesia pada Kamis, 14 Juli 2022.
Penandatanganan NKB tentang penguatan pengelolaan sumber daya maritim dan aksi perubahan iklim untuk ekonomi biru dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Jodi Mahardi dengan Ketua Pengurus Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany.
Pada kesempatan yang sama, diadakan juga penandatanganan Komunike Bersama tentang Pengelolaan Sumber Daya Maritim Berkelanjutan yang dilakukan bersama 7 (tujuh) NGO terkait, yaitu Konservasi Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, World Resource Institute Indonesia, KEHATI, Environmental Defense Fund , Destructive Fishing Watch, dan RARE.
Kami harap, kami bisa memberikan berbagai masukan bagi berbagai kebijakan yang ada, terutama yang sesuai dengan fokus utama kami, yaitu kehutanan dan kelautan.
“Penandatanganan NKB dengan Konservasi Indonesia dan Komunike Bersama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah bersinergi dengan semua stakeholders dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Deputi Jodi.
Deputi Jodi mengatakan bahwa kemitraan ini nantinya diharapkan dapat mendukung tercapainya target prioritas pemerintah dan target pembangunan nasional.
- Baca Juga: Menko Luhut Pastikan Bali Siap Menyambut KTT G20 2022
- Baca Juga: Menko Luhut Tegaskan Pentingnya Transformasi Ekonomi Desa Pada Silatnas Apdesi 2022
“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah berkenan membantu dan ikut berkolaborasi dengan kami. Banyak hal kompleks yang membutuhkan penanganan lintas sektoral," ucap Deputi Jodi
"Knowledge dan resources bisa kita sinergikan untuk tujuan bersama yaitu pelestarian dan pemanfataan sumber daya maritim yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bersama harus race to the top dan dengan bijak mengelola sumber daya maritim," sambungnya.
Empat komitmen yang dituangkan dalam Komunike Bersama tersebut yaitu pertama, investasi ekonomi biru ( blue economy investment ), kedua, upaya pemenuhan pangan yang bersumber dari laut ( blue food ), ketiga, pendanaan berkelanjutan ( sustainable financing ), dan terakhir, tata kelola kemaritiman terpadu ( integrated maritime governance ).
Adapun beberapa lingkup kerja sama dalam NKB antara Kemenko Marves dan Konservasi Indonesia meliputi kerja sama dalam menjaga kestabilan iklim melalui pelestarian alam, pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan (termasuk dukungan dalam perluasan kawasan konservasi perairan dan peningkatan efektivitas pengelolaannya), pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, dan pengembangan ekonomi biru serta skema pendanaannya.
Meizani Irmadhiany, Ketua Pengurus Konservasi Indonesia mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Kemenko Marves kepada Konservasi Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah.
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam pelestarian dan perlindungan laut yang menjadi kunci penting bagi pembangunan ekonomi biru," ujarnya.
Ia juga berharap agar konsep seperti Blue Halo S yang disampaikan oleh Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi dalam plenary session pada United Nations Ocean Conference (UNOC) di Lisbon akhir Juni lalu dapat dimulai di Indonesia.
Hal ini menjadi model dunia untuk membangun keberlanjutan dan mobilisasi pendanaan terpadu dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan sumber daya maritim dan kawasan konservasi ke depan.
Herlina Hartanto selaku Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Arif Wijaya selaku Program Director dari World Resource Institute Indonesia, Rony Megawanto selaku Direktur Program dari KEHATI, M.
Khazali Harahap selaku Senior Manager dari Environmental Defense Fund , perwakilan dari Destructive Fishing Watch, dan Taufiq Alimi selaku Wakil Presiden dari RARE juga turut menyatakan dukungannya
Harapan lainnya, agar dapat terus dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah terkait isu-isu lingkungan secara umum, khususnya kelautan.
- Baca Juga: Tingkatkan Gerakan BBI dan UMKM, Menko Luhut Resmikan Bazar Ramadan 2022
- Baca Juga: Menko Luhut Optimalkan Belanja PDN dan UMK Serta Manfaatkan e-Elektronik
“Kami harap, kami bisa memberikan berbagai masukan bagi berbagai kebijakan yang ada, terutama yang sesuai dengan fokus utama kami, yaitu kehutanan dan kelautan,” kata Herlina Hartanto.
Hadir dalam penandatanganan NKB dan Komunike Bersama ini dari pihak Kemenko Marves, yaitu Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan Jajaran Asisten Deputi lingkup Deputi Sumber Daya Maritim, Kepala Biro Komunikasi dan Kepala Biro Perencanaan. []
