Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan sebesar Rp 1,49 triliun, yang akan digunakan untuk program prioritas digitalisasi sekolah pada 2021.
Mendikbud Nadiem Makarim di hadapan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam rapat kerja anggaran pada pekan ini mengatakan, "Prioritas kedua adalah kemerdekaan untuk mendapatkan akses konten kurikulum yang baik, akses pengajaran, akses kepada data dan juga berbagai bantuan layanan yang diberikan kepada sekolah."
Dalam rangka itu, program digitalisasi sekolah itu terdiri dari penguatan platform digital sebesar Rp 109,85 miliar, konten pembelajaran di program TVRI sebesar Rp 131 miliar, bahan belajar dan model media pendidikan digital sebesar Rp 74,02 miliar, dan untuk penyediaan sarana pendidikan atau peralatan teknologi informasi dan komputer (TIK), dan sarana pendidikan sebesar Rp 1,175 triliun. Contohnya, berupa laptop atau komputer.
"Yang terbesar, penyediaan sarana TIK, yakni penyediaan laptop untuk mengantisipasi asessmen kompetensi tahun depan dan juga memberikan TIK yang layak bagi guru-guru anak-anak," ujar dia.
Dalam rapat kerja tersebut, dijelaskan pagu anggaran Kemendikbud pada 2021 sebanyak Rp 81,53 triliun. Selain digitalisasi, program prioritas Kemendikbud pada 2021 adalah pembiayaan pendidikan sebesar Rp 27,26 triliun, sekolah penggerak dan guru penggerak sebesar Rp 2,68 triliun, kurikulum dan asesmen kompetensi minimum Rp 1,48 triliun, revitalisasi pendidikan vokasi Rp 5,2 triliun, Kampus Merdeka Rp 4,42 triliun, dan pemajuan budaya dan bahasa Rp 622,6 miliar.
Selain komputer tablet yang akan digunakan oleh masing-masing siswa, setiap sekolah juga akan menerima satu unit PC server, satu unit laptop, hardisk, router, LCD dan speaker.
Nanti penggunaanya untuk siswa kelas 6, kelas 7 dan kelas 10, tapi sifatnya dipinjamkan, jadi tidak boleh dibawa pulang ke rumah.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Sofyan Tan meminta Kemendikbud agar meningkatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan, terutama KIP Sekolah dan KIP Kuliah. Sebab, sejumlah pihak memperkirakan dampak ekonomi akibat pandemi virus corona Covid-19 akan semakin terasa pada 2021.[]
