Kemendikbud: Pengganti UN akan Dilakukan Sekolah

Pengganti Ujian Nasional (UN) yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (AKMSK) akan sepenuhnya dilakukan oleh sekolah.
Sejumlah siswa mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung, Badung, Bali, Senin (25/3/2019). (Foto : Antara/Fikri Yusuf)

Jakarta - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno menjelaskan pengganti Ujian Nasional (UN) yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (AKMSK) akan sepenuhnya dilakukan oleh sekolah.

"Asesmen terhadap individu sepenuhnya dilakukan oleh sekolah," kata Totok saat ditemui usai Diskusi Standar Dasar Pendidikan di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

Hal ini berbeda dengan mekanisme UN yang merupakan dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian didistribusikan secara nasional. Meski AKMSK sudah dicanangkan pada 2021, namun untuk mekanisme secara detailnya belum dirumuskan. 

Penyelenggaraan UN tahun 2021, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

AKMSK nantinya akan diberikan kepada para siswa yang telah duduk di kelas 4, 8, dan 11. Sehingga jika jika saat ini ada siswa di kelas 7 maka akan mendapat AKMSK pada kelas 9 nanti pada 2021.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan program pengganti UN akan diberlakukan mulai 2021. UN akan dihapus dan terakhir diberlakukan hingga akhir 2020.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Desember 2019.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem.

Nadiem mengatakan pelaksanaan UN selama ini menimbulkan banyak masalah. Sebab itu, muncul pertimbangan hingga dipertegas lewat kebijakan mengganti UN dengan sistem ujian nasional bernama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. []

Berita terkait
DPR Soroti Program Nadiem Makarim Hapus UN
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti program penggantian Ujian Nasional (UN) yang digagas Nadiem Makarim.
DPR Soroti Program Nadiem Makarim Hapus UN
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti program penggantian Ujian Nasional (UN) yang digagas Nadiem Makarim.
Komisi X DPR Ragu Ujian Nasional Dapat Dihapus Total
Abdul Fikri Faqih mengaku sepakat dengan keputusan Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional mulai 2021.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.