Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali dapatkan penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2020 dengan kategori “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) pada Rabu 25 November 2020.
Penghargaan yang diterima secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting tersebut disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin.
Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud selaku Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendikbud, Evy Mulyani mengatakan adanya pandemi tidak menghalangi Kemendikbud untuk berikan layanan informasi yang terbaik utuk masyarakat. Khususnya, pada informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai kanal secara daring.
“Payung hukum layanan informasi publik di Kemendikbud baru saja ditetapkan beberapa waktu lalu karena kembalinya urusan pendidikan tinggi ke Kemendikbud. Permendikbud 41 Tahun 2020 menjadi landasan Kemendikbud dalam berinovasi dan berkolaborasi secara maksimal dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik bagi PPID di seluruh satuan kerja di Kemendikbud. Mudah-mudah tahun depan kita bisa meraih predikat Informatif,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin pun menyampaikan dengan adanya keterbukaan informasi kepada publik dapat menjadi cara yang tepat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari korupsi.
Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik hingga evaluasi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka literasi dan pengetahuan masyarakat juga semakin tinggi substansinya,
Untuk ciptakan hal tersebut maka penting untuk adanya keterbukaan informasi dan penyelenggaraan layanan publik secara transparan, efektif, efisien, dan dipertanggungjawabkan.
Wapres pun sampaikan keterbukaan publik merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung keterlibatan serta peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
"Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik hingga evaluasi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka literasi dan pengetahuan masyarakat juga semakin tinggi substansinya," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KI Pusat yakni Gede Narayana pun menyampaikan keterbukaan informasi masih butuhkan dorongan agar dapat menjadi kebiasaan untuk ciptakan pemerintahan yang baik serta bersih.
“Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,” terangnya.
Untuk diketahui, ada sebanyak 348 badan publik (BP) yang dimonitoring oleh KI Pusat selama 2020 ini dan ada sebanyak 324 BP yang mengisi SAQ melalui aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id. hal tersebut menunjukan bahwa adanya peningkatan partisipasi BP, pada tahun ini mencapai 93,1% sedangkan partisipasi BP 2019 lalu sebesar 74,37%
Meski begitu, Gede mengatakan hasil dari penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar BP, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
Dirinya pun sampaikan terima kasihnya kepada semua pimpinan BP yang ikut serta dan juga berkomitmen akan Keterbukaan Informasi Publik. []
Baca juga:
- Persyaratan untuk Dapatkan BSU Rp 1,8 juta dari Kemendikbud
- Tanggapan Positif Beberapa Pihak Terkait BSU Kemendikbud
