Kelemahan Pola Distribusi Logistik Saat Wabah Corona

Pakar UGM Yogyakarta menilai distribusi logistik kemanusiaan di tengah pandemi Covid-19 belum optimal.
Ilustrasi Covid-19 (Foto: pixabay)

Yogyakarta - Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menilai distribusi logistik kemanusiaan di tengah pandemi Covid-19 belum optimal. Selama ini pola permintaan logistik kemanusiaan yang terjadi tidak teratur dengan pola pasokan sembarangan dan tidak terencana.

"Oleh karena itu, barang bantuan seperti makanan, obat, alat kesehatan misalnya harus menyesuaikan dalam kecepatan, kesesuaian dan persentase pemenuhan kebutuhan," ungkap Anggota Tim Ahli Pustral UGM, Kuncoro Harto Widodo pada Sabtu, 9 Mei 2020.

Kuncoro mengatakan manajemen logistik kemanusiaan saat ini berbeda saat pendistribusian logistik komersial di saat kondisi normal. Sebab saat ini penyaluran logistik kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan nyawa dan membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin.

Dia mengatakan, di tengah masa pandemi Covid-19 sekarang ini, koordinasi dan kolaborasi antar pihak sangat diperlukan dengan mengoptimalkan dengan kesempatan berbagi informasi antara donor dengan pengelola distribusi bantuan. Tujuannya agar pemenuhan stok pangan di tingkat bawah tersalurkan.

Namun demikian, pola pendistribusian sebaiknnya menghindari kerumunan massa dan mengikuti standar protokol kesehatan. “Tapi yang tidak kalah penting melakukan pendataan dan plotting lokasi penerima sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” katanya.

Sosiolog UGM, Profesor Sunyoto Usman mengatakan, identifikasi validasi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak bencana non alam sangat penting. Sebab, bagi warga yang terdampak Covid-19 saat ini tidak terbatas waktu hingga ditemukan obat dan vaksin.

“Data untuk penerima bantuan sosial sangat diperlukan. Selain ada informasi tentang proses distribusi yang berkeadilan dan merata,” katanya.

Perlu dipastikan penerima utama adalah keluarga terdampak.

Namun demikian, pengawasan yang ketat dari masyarakat diperlukan agar tidak terjadi kecurigaan bantuan sosial disalahgunakan komunitas politik sebagai bagian kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Perlu dipastikan penerima utama adalah keluarga terdampak,” ungkapnya.

Ambigu Larangan Mudik Lebaran

Sementara, Ketua Forum Transportasi Laut, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Leny Maryouri menyoroti soal pelarangan mudik dengan munculnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri.

Namun, peraturan tersebut tidak diikuti dengan pelarangan atau pemutusan konektivitas penerbangan penumpang internasional dan penyeberangan Feri internasional. “Terutama untuk penerbangan dari negara yang zona merah Covid-19,” ujarnya.

Menurut dia, untuk mencegah penularan Covid-19 ini, pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan pengendalian transportasi dengan lebih mengoptimalkan angkutan barang lebih terarah pada swasembada per daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Kepala Pustral UGM sekaligus Ketua Umum MTI, Profesor Agus Taufik Mulyono menyatakan, dampak dari PSBB dan pandemi Covid-19 ini sangat dirasakan dampaknya pada sektor riil yang mengalami penurunan drastis. Bahkan distribusi bahan pokok dan kesehatan tersendat dan alokasi anggaran menjadi tidak terprediksi sehingga membuat pemda kebingungan dan panik dalam mengelola anggaran.

Ia menilai terjadi penurunan distribusi logistik saat masa pandemi karena terputusnya mata rantai pasok. Adapun perlambatan pemenuhan pelayanan bahan pokok dan kesehatan disebakan tidak ada kepastian soal waktu, biaya, dan kendala administratif.

Untuk meningkatkan kecepatan manajemen distribusi logistik bahan pokok dan kesehatan diperlukan peningkatan literasi IT dan optimalisasi prosedur percepatan mata rantai pasok. “Diperlukan perubahan paradigma publik untuk beradaptasi dengan situasi dan perkembangan IT untuk memudahkan pelayanan lewat layanan akses prosedur digital,” katanya. []

Baca Juga:

Baca Opini:

Berita terkait
Kebersamaan Lintas Agama di Yogyakarta Saat Corona
Komunitas Sego Mubeng yang diinisiasi Gereja Katolik Santo Antonius Kotabaru Yogyakarta membagikan makanan pada sore untuk bekal takjil Ramadan.
169.383 KK di Yogyakarta Bakal Dapat Bansos Covid-19
Sekda DIY menyebut jumlah penerima bansos dampak Covid-19 di Yogyakarta ada 169.383 KK.
Transmisi Lokal Covid-19 Empat Kecamatan di Bantul
Kasus Covid-19 di Bantul, Yogyakarta sudah masuk kategori transmisi lokal di empat kecamatan.
0
PKS Akan Ajukan Uji Materi PT 20%, Ridwan Darmawan: Pasti Ditolak MK
Praktisi Hukum Ridwan Darmawan mengatakan bahwa haqqul yaqiin gugatan tersebut akan di tolak oleh Mahkamah Konstitusi.