Kaum Nyinyir Salah Lihat, “Pesta IMF-WB” Justru Bawa Berkah

“Mereka (delegasi, red) membiayai sendiri kok, hotelnya bayar sendiri, makan juga bayar sendiri," kata Presiden Jokowi.
Ilustrasi, Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018 sempat dikritik sebagai "pesta" yang memboroskan anggaran Negara. (Gambar: Anonim/Facebook)

Nusa Dua, (Tagar 14/10/2018) – Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018 sempat dikritik sebagai "pesta" yang memboroskan anggaran negara. Faktanya, pertemuan tahunan ini justru memberikan "berkah" tersendiri bagi "Pulau Dewata" sebagai lokasi acara.

Soal "pesta" itu sebenarnya sudah dikomentari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (8/10). Anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp 810 miliar pun sudah dihemat atas arahan Presiden untuk hanya memakai Rp 566 miliar.

"Biaya yang dikeluarkan antara lain dipakai untuk memperluas apron di Bandara Bali dan membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali agar tidak macet. Artinya, setelah ini akan dipergunakan terus, terowongan juga dipergunakan terus, kemudian apron untuk bandaranya dipakai terus, bukan sesuatu yang hilang. Mereka (delegasi, red) membiayai sendiri kok, hotelnya bayar sendiri, makan juga bayar sendiri," kata Presiden Jokowi di Medan.

Standing Applause Untuk JokowiSejumlah kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN melakukan standing applause usai Presiden Joko Widodo (kanan) memberi sambutan dalam sesi pleno Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). (Foto: Antara/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal)

Bahkan, Bappenas (2018) mencatat pengeluaran pengunjung (delegasi/nondelegasi) yang berasal dari mancanegara maupun domestik mencapai Rp 1,1 triliun, sehingga pemasukan jangka pendek saja sudah "tidak rugi" jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah.

Data Bappenas itu merujuk pada rata-rata pengeluaran delegasi sebesar 150 dolar per hari selama tujuh hari menginap dengan jumlah delegasi 18.000 orang. Padahal data terakhir telah mencapai 34.000 delegasi.

Perkiraan rincian hitungannya dari hotel dan penyelenggaraan IMF-Bank Dunia sebesar Rp 943,5 miliar. Makanan dan minuman Rp 146 miliar. Transportasi sebesar Rp 74 miliar dan belanja Rp 5 miliar.

Padahal, masih ada penyelenggaraan "Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions" (MICE), Indonesia Pavilion, Exhibition, Food Festival, Art and Craft Expo, Infrastructure Expo, Tourism Booth, Indonesia Gourmet and Food Festival yang diperkirakan mampu menyumbang devisa hingga 43,2 juta dolar AS atau setara dengan Rp 639,36 miliar.

Dengan demikian, pemasukan mencapai Rp 1,7 triliun dari delegasi dan penyelenggaraan kegiatan di luar agenda pertemuan (MICE, Indonesia Pavilion, dan sebagainya), sehingga pengeluaran Rp 566 miliar masih "untung" Rp 1,13 triliun (dua kali lipat dari pengeluaran).

Itu belum termasuk keuntungan jangka panjang yang disebut Presiden untuk Bali (apron, "underpass", pariwisata, dan sebagainya). Bahkan, angka lebih fantastis dikemukakan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro.

Aloysius menegaskan, BUMN meraup 13,5 miliar dolar AS atau setara Rp 202,5 triliun dari Pertemuan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018.

"Itu dari pertemuan teknis dalam Forum Investasi Infrastruktur di arena Pertemuan IMF-WB di Bali yang melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, BI, dan OJK," kata Aloysius di sela-sela kegiatan Paviliun Indonesia dalam rangkaian Pertemuan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10).

Menurut Aloysius, hasil dari pertemuan teknis kalangan BUMN dengan investor yang mengikuti Pertemuan IMF-WB di Bali sebenarnya ada yang merupakan hasil perundingan dalam beberapa tahun terakhir, namun Pertemuan IMF-WB justru meyakinkan para investor untuk bekerja sama.

BUMN tidak hanya memanfaatkan momentum Pertemuan IMF-WB itu untuk pertemuan teknis dengan investor dunia. BUMN juga menjadi "sponsorship" pertemuan itu serta melakukan promosi dengan menggelar Paviliun Indonesia sebagai pameran atau etalase Indonesia.

Artinya, selain investasi dari hasil pertemuan teknis, kata Aloysius, juga ada transaksi dari hasil pameran Paviliun Indonesia di sela pertemuan tahunan IMF-WB yang mencatat lebih dari Rp 211 juta hingga hari keempat (11/10), atau transaksi rata-rata Rp 50 juta-Rp 60 juta/hari, dari produk UMKM.

"Jadi, kami dari BUMN memanfaatkan momentum Pertemuan IMF-WB di Bali itu untuk dua hal, yakni pertemuan sebagai ajang promosi dan delegasi yang memiliki potensi bisnis, karena pertemuan tahunan IMF-WB itu juga dihadiri para pemegang saham dan investor," kata Aloysius.

Terkait adanya potensi bisnis itulah, Kementerian BUMN akhirnya meminta izin pihak IMF-WB untuk mengadakan pertemuan teknis antara BUMN dengan sejumlah investor dunia dalam empat sesi terkait dengan energi, kelistrikan, teknologi, dan infrastruktur.

Investasi terbesar dari nilai kerja sama sebesar Rp 202,5 triliun atau 13,5 miliar dolar AS itu diperoleh PT Pertamina (Persero) senilai 6,5 miliar dolar AS dari kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas di Taiwan, CPC Corporation.

Di sektor energi juga ada proyek hilirisasi Antam dan Inalum dengan perusahaan dari China, yaitu Aluminium Corporation of China Limited (Chalco) di Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi mencapai 850 juta dolar AS.

Pertemuan teknis itu juga menghasilkan pendanaan alternatif yang merupakan sinergi antara AIA dengan Taspen.

"Pendanaan alternatif yang mendapat dukungan dari OJK adalah dana infrastruktur yang nantinya dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur, seperti jalan tol dan proyek-proyek Jasamarga lainnya," kata Aloysius.

"Berkah"

Terlepas dari ungkapan kritis dengan sebutan "pesta" itu, agaknya pertemuan ribuan pejabat keuangan, ekonom, investor, dan wartawan dari 189 negara itu justru membawa "berkah" tersendiri.

Sebagian "berkah" yang bisa disebutkan, antara lain perluasan apron bandara, "underpass" (terowongan), pembangunan GWK sebagai ikon wisata skala dunia yang terselesaikan setelah 28 tahun, kampanye penyelamatan terumbu karang.

Selain itu, penanganan bencana secara gotong-royong, penampilan pawai budaya ritual masyarakat secara paripurna, kunjungan ke berbagai objek wisata, dan "berkah" lain yang dinikmati para perajin yang mungkin saja bukan keuntungan sesaat.

IMF-WBG: KARNAVAL BUDAYA BALIPresiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pariwisata Arief Yahya (kiri) dan Gubernur Bali I Wayan Koster (kedua kiri) menyaksikan Karnaval Budaya Bali di kawasan Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). Karnaval tersebut merupakan rangkaian acara dari Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali. (Foto: Antara/ICom/AM IMF-WBG/Nicklas Hanoatubun)

Tiga "berkah" yang sangat penting bagi Bali adalah perluasan apron bandara, terowongan, dan pembangunan GWK sebagai ikon wisata skala dunia.

"Setelah dievaluasi tahap akhir oleh Kemenhub, maka dua apron baru sudah layak digunakan," kata Co-General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Sigit Herdiyanto di Denpasar, 27 September 2018.

Perluasan apron tidak saja untuk kepentingan pertemuan IMF dan World Bank, namun juga memenuhi kebutuhan Bali pada tahun-tahun ke depan. Setidaknya untuk lima tahun ke depan, perluasan untuk jangka panjang itu akan menimbun lahan perairan apron barat seluas 35,75 hektare, tentu dengan tetap menunggu pembangunam Bandara Buleleng (bandara di kawasan Bali utara) yang tentunya tidak bisa cepat jadi.

Satu lagi "berkah" infrastruktur yang memiliki momentum percepatan terkait dengan Pertemuan IMF-WB adalah jalan bawah tanah atau "underpass" Simpang Tugu Ngurah Rai, Bali, yang diresmikan pada 22 September 2018.

Pada waktu yang sama (22/9/2018), Presiden Jokowi meresmikan patung tertinggi ketiga di dunia yakni Garuda Wisnu Kencana (GWK) sebagai ikon baru wisata Bali.

"Untuk kepentingan pariwisata berkelanjutan, aksesebilitas memang harus prioritas utama yang harus diwujudkan, jadi masyarakat, termasuk wisatawan, akan semakin bertambah nyaman, karena efisiensi yang dialami dalam berlalu lintas," kata Ketua Asosiasi Agen Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali Ketut Ardana di Denpasar, 24 September 2018.

Selama ini, wisatawan asing kerap mengeluhkan kemacetan yang terjadi, khususnya di kawasan utama yang mempertemukan empat titik sekaligus, Denpasar, Nusa Dua dan sekitarrnya, Bandara Ngurah Rai, dan Tol Bali Mandara.

Bagi turis yang berlibur di Bali selama tiga hari dua malam atau "short stay", tidak memiliki waktu yang banyak untuk menjelajahi seluruh destinasi wisata di Pulau Dewata, sehingga apabila mereka terjebak kemacetan, sisa waktu mereka akan habis sebagian besar di jalan.

Hal yang tidak kalah penting dari infrastruktur adalah masalah lingkungan. Pertemuan IMF-WB agaknya akan dimanfaatkan pemerintah untuk kampanye penyelamatan terumbu karang, karena terumbu karang yang ada di Indonesia, termasuk Bali, juga merupakan kekayaan dunia. Bahkan hampir 60 persen terumbu karang dunia berada di perairan Tanah Air.

"Nanti, dalam pertemuan (pertemuan IMF-WB), saya coba mendiskusikan bentuk asuransi terumbu karang sebagai kekayaan dunia. Ini 'kan tidak hanya kekayaan Indonesia tetapi termasuk dunia," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati setelah menanam terumbu karang di Pantai Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 7 Oktober 2018.

Penanaman terumbu karang di Nusa Dua menjadi awal pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali yang turut dilakukan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Kami bisa berkontribusi kepada perlindungan seperti terumbu karang ini yang kami harap akan terus tumbuh," kata Christine Lagarde.

Terkait dengan kepentingan yang hampir mirip dengan asuransi terumbu karang itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan asuransi risiko bencana alam perlu segera dirumuskan untuk mempercepat pembangunan kembali aset negara serta memperbaiki kehidupan masyarakat terdampak tanpa menambah beban APBN dan bantuan luar negeri.

"Selama ini aset negara dibuat tanpa perlindungan risiko fiskal," ujar Kalla saat memberikan sambutan dalam High-Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insurance in Indonesia di Nusa Dua, Bali, 10 Oktober 2018.

Kalla mengatakan, Indonesia sering mengalami bencana alam, seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, maupun tsunami karena terletak di kawasan "cincin api".

Kondisi geografis ini yang menyebabkan Indonesia mengeluarkan dana besar dari APBN atau menerima bantuan luar negeri untuk mempercepat proses pemulihan bencana alam.

Hal itu menjadi masalah. Apabila semua rehabilitasi negara dibiayai oleh APBN, maka negara kesulitan segala-galanya.

"Untuk itu, kita ingin adanya upaya menjamin masa depan dan aset negara dapat diasuransikan, karena selama ini belum ada aturan untuk itu," ujar Kalla dalam diskusi yang juga dihadiri Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.

Selain infrastruktur dan penyelamatan lingkungan, Pertemuan IMF-WB juga membawa "berkah" bagi "Pulau Dewata" terkait dengan penampilan karnaval budaya khas Bali di kawasan ITDC Nusa Dua, Bali, di sela-sela pertemuan tahunan IMF-WB 2018, yang disaksikan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kegiatan itu menyajikan parade kebudayaan paripurna dari lahir hingga kematian.

Banyak "berkah" diterima masyarakat Bali dengan menjadi lokasi Pertemuan IMF-WB selama seminggu itu. Bahkan sejumlah delegasi sempat berkunjung ke Monumen GWK, Pura Taman Ayun, Sungai Bindu, dan berbagai objek wisata serta membeli cendera mata kepada para perajin lokal.

"Ada sekitar 2.565 paket kunjungan wisata yang dipilih sejumlah delegasi dan hampir 93 persen di antaranya berada di 'Pulau Dewata', karena waktu sempit," kata Menpar Arief Yahya, Jumat (12/10).

Itulah berkah. Berkah yang sangat jauh dari apa yang dimaksud dengan "pesta". Buktinya, delegasi Bank Dunia Dirk Reinermann justru mengaku kagum saat melihat seniman yang sedang memahat kerajinan topeng barong khas "Pulau Dewata" di Paviliun Indonesia di arena pertemuan itu.

"Saya akan beli nanti sebelum pulang. Saya tidak hanya datang untuk menghadiri pertemuan, tetapi saya juga ingin memahami Indonesia," kata pria yang bergabung dengan Bank Dunia sejak 1996 itu.

Solidaritas

Lebih menggairahkan lagi, Delegasi Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMP-WB) 2018 tidak membuat mereka hanya fokus beradu pemikiran dan gagasan tentang perekonomian global.

Sikap solidaritas delegasi mancanegara kepada korban bencana di Palu dan Gonggala di Sulawesi Tengah serta di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga muncul.

Sejumlah simpati terucapkan dan sejumlah bantuan pun mengalir untuk korban bencana di Indonesia dalam aksi solidaritas pada Senin (8/10). Dalam aksi, para staf maupun manajemen IMF memberikan donasi senilai Rp 2 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Lombok. Bantuan diberikan langsung oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dan organisasi kemanusiaan lainnya.

Donasi serupa diberikan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan sebesar Rp 500 juta untuk penanganan bencana Lombok yang disalurkan melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). Bantuan mencakup pemberian 241.000 seragam sekolah di antaranya untuk murid SDN Guntur Macan 1 dan 2.

PRESIDEN JOKOWI APRESIASI KOPI SOLIDARITASPresiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Direktur Utama Bank BRI Suprajarto saat mengunjungi stan BRIKOPI di arena pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali, Jumat (12/10/2018). Presiden Jokowi memberikan apresiasi terhadap kopi solidaritas yang diinisasi oleh Bank Indonesia bersama Bank BRI di mana selama perhelatan pertemuan tahunan IMF - WB akan diberikan secara gratis sebanyak 12 ribu gelas. Atas satu gelas kopi yang dikonsumsi, Bank BRI akan mendonasikan bantuan senilai Rp 100.000 kepada korban gempa di Lombok dan Sulteng. (Foto: Antara/HO-Humas BRI)

Dalam kesempatan itu, Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan Rp 500 juta untuk rehabilitasi lima masjid dan dua sekolah dan sarana-prasarana kepada di wilayah Lombok Barat, Lombok Utara, dan Mataram.

Sementara Bank Pembangunan Asia (ADB) dikabarkan telah menyetujui donasi sebesar tiga juta dolar AS untuk mendukung upaya bantuan darurat di wilayah terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. ADB mengatakan, tiga juta dolar AS bantuan darurat berasal dari Dana Tanggap Bencana Asia Pasifik, fasilitas bantuan darurat ADB.

"Saya senang mengumumkan bahwa ADB telah menyetujui bantuan hibah tiga juta dolar AS untuk mendukung upaya-upaya bantuan darurat di Sulawesi Tengah," kata Presiden ADB Takehiko Nakao.

Nakao seperti dilansir Antaranews menambahkan, ADB juga menawarkan pinjaman bantuan darurat jangka panjang untuk membantu rekonstruksi di komunitas-komunitas yang hancur.
“Indonesia sangat mengapresiasi perhatian dan solidaritas dari negara-negara sahabat,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi melihat solidaritas kuat yang ditunjukkan negara-negara tetangga untuk Indonesia, sesuatu yang tidak dilihat oleh para kaum nyinyir. []

Berita terkait
0
Kemendagri Minta Daerah Segera Bentuk BRIDA
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).