Jakarta - Sebanyak 500 orang dari berbagai ormas ikut menjaga Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Massa yang tergabung dalam pendukung Gubernur DKI Anies Baswedan itu hadir di Balai Kota DKI, sementara pada waktu yang bersamaan sekelompok orang akan berunjuk rasa menuntut Gubernur Anies mundur dari jabatannya.
Situasi sempat memanas ketika terjadi aksi saling hujat dan lempar botol plastik antara kedua massa. Beruntung aparat polisi dapat melerai dengan segera merelokasi pendemo Gubernur Anies Baswedan yang hanya berjumlah 100 itu dari Balai Kota DKI ke monumen Patung Kuda Arjuna Wijaya.
Menurut Direktur Riset Populi Center, Usep Ahyar, fenomena di depan Balai Kota DKI itu tidak bisa lepas dari proses Pilkada DKI 2017. Kala itu, kata Usep, Anies Baswedan keluar sebagai pemenang Pilkada yang prosesnya kental dengan sentimen golongan tertentu.
“Semangatnya begitu memang dari awal,” kata Usep kepada Tagar melalui sambungan telepon, Jakarta, Rabu 15 Januari 20120.
Setelah melanggeng ke Balai Kota DKI, sentimen ini tetap dipelihara. Menurut Usep, cara ini tidak sehat dalam demokrasi.
“Akibatnya warga tidak lagi objektif dalam menilai atau kinerja pemerintah Jakarta,” ujarnya.
Usep memberikan contoh melalui hasil survei lembaganya. Beberapa bulan lalu, Usep melakukan survei soal normalisasi dan naturalisasi sungai. Pertanyaan pertama, Usep menawarkan dua pilihan antara normalisasi dan naturalisasi berserta penjelasan masing-masing konsep itu kepada warga DKI Jakarta.
“Hasilnya lebih banyak yang menyukai normalisasi,” katanya.
Pertanyaan kedua, pilihannya sama. Hanya saja, Usep menjelaskan bahwa konsep naturalisasi berasal dari Pemerintah Gubernur Anies Baswedan dan normalisasi berasal dari pemerintah sebelumnya. “Hasilnya berubah, lebih banyak orang memilih naturalisasi,” ujarnya.
Dari demonstrasi , Selasa, 14 Januari 2020, ada kesan Gubernur Anies berlindung di balik sentimen itu. Kesan itu terus tampak, baik dari pendukung maupun pendemo Anies. “Jadi saya mengkritik keduanya,” katanya.
Usep juga melihat, sebagian orang belum mau menerima kehadiran Anies di kursi gubernur DKI. Padahal cara pandang seperti ini seharusnya ditinggalkan oleh kedua kubu.
“Harusnya bergerak untuk kepentingan pembangunan,” katanya
Usep pun menilai pansus banjir di DPRD, misalnya, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat. Pansus itu justru menghabiskan energi dan sifatnya politik
“Seharusnya duduk bersma untuk kepentingan solusi banjir. Perspektinya lebih teknokratis dibanding politis,” ujarnya.
Dia tidak permasalahkan jika menggunakan politik kebijakan. Hanya saja, dia melihat pansus itu lebih bersifat politik elektroral alias politik pilkada.
Anies pun tampak belum keluar dari kesan pemimpin bagi kelompoknya sendiri. PadahaI Anies harus menegaskan dirinya adalah pemimpin rakyat Jakarta, baik pemilihnya maupun bukan di Pilkada 2017.
“Anies sebaiknya menyatakan: saya harus perhatikan semua masa depan mereka,” katanya.
Kesan yang bagus sudah dicontohkan oleh rival Anies Baswedan di Pilkada, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama. Ahok justru menunjukkan pujiannya kepada Anies terkait penanganan banjir.
Pemerintah mulai harus menonjolkan performa kinerja. Hanya saja mungkin, setiap kali Gubernur menonjolkan kesuksesan kinerjanya, Anies masih saja merasa di-bully dan didemo. Akhirnya, terjadilah adu kekuatan massa.
Dari kacamata politik, menurut Usep, persoalan banjir dapat menjadi panggung bagi Gubernur Anies. Semakin dia diganggu, semakin banyak simpati padanya, semakin solid para pendukungnya. Tak heran jika belakangan sudah muncul slogan ‘Gubernur Indonesia’ yang merujuk pada Anies. []
