Jakarta - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi), Dedy Mawardi, mengatakan rekrutmen direksi, komisaris, dan karyawan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke depan harus melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, hal ini berkaca dari kasus pembobolan data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar di Telkomsel dan pelakunya diduga berhubungan dengan kelompok anti-Pancasila.
Bareskrim Polri akhirnya menangkap pembobol sistem security dan data pribadi milik pegiat medsos Denny Siregar. Tersangka FPH (27) adalah karyawan outsourcing Telkomsel di Surabaya.
Ia mengatakan opini yang berkembang di publik, tersangka yang telah ditangkap polisi, FPH (27), seorang karyawan outsourcing, punya hubungan khusus dengan Wahyu Budi Laksono pemilik akun @opposite6890 yang getol menyerang pemerintah dan memiliki hubungan dengan kelompok anti Pancasila.
"Jika benar opini publik itu maka pembobol data Denny Siregar itu tidak bisa dianggap sebagai kasus kriminal biasa saja. Bagaimana jika yang dibobol itu data pejabat negara yang strategis yang dijual ke negara lain atau data itu digunakan untuk kepentingan kelompok politik atau ideologi lain?" katanya.
Karena itu, kata Dedy, melihat kasus pembobolan sistem security dan data Denny Siregar ini jangan dianggap biasa saja. Menurutnya, kejahatan yg dilakukan FPH katagorinya sangat berbahaya bagi sistem keamanan dan kerahasiaan data warganegara yang dikelola oleh Telkomsel, anak perusahaan PT. Telkom, perusahaan milik negara.
Dedy Mawardi (Foto: Istimewa)"Di sini pentingnya Menteri BUMN Erick Thohir menempatkan Komisaris dari TNI Polri dan ASN di BUMN. Tujuannya tidak sekadar mengawasi dari aspek bisnis tetapi juga mengawasi perilaku para karyawan seperti FPH yang memanfaatkan BUMN untuk kepentingan politik yang tidak sejalan dengan ideologi Negara Republik Indonesia," ujarnya.
Ia berharap ke depan sistem rekrutmen komisaris, direksi, dan karyawan BUMN perlu diubah, tidak lagi hanya berdasar pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tetapi perlu melibatkan institusi seperti BPIP dan BIN.
"Ini untuk memastikan calon komisaris, direksi, dan karyawan itu satu misi dan visi dengan pemerintah dan konstitusi negara yakni UUD 1945," ucapnya.
Ia juga berharap polisi, dalam hal ini Bareskrim Polri, tak menyidik kasus pembobol data Denny Siregar ini seperti menyidik kasus kriminal biasa. Menurutnya, kasus pembobolan data yang dilakukan karyawan outsourcing Telkomsel Surabaya ini adalah kasus kriminal luar biasa karena menyangkut kerahasiaan dan keamanan data warga negara.
"Karenanya, Bareskrim Polri harus membongkar tuntas adanya hubungan khusus antara FPH dengan pemilik akun opposite serta pihak lain yang berada di belakang mereka," ujarnya. []
