UNTUK INDONESIA
Kasus Kekerasan Seksual, Aktifis Desak DPR Selesaikan RUU
Kowani, yang beranggotakan 91 ormas perempuan di Indonesia pun . Dengan demikian Kowani tergerak ingin memberikan perlindungan dengan mendorong pengesahan RUU.
RUU Pencegahan Kekerasan Seksual. Kowani, yang beranggotakan 91 ormas perempuan di Indonesia pun kerap kali menemukan kasus kekerasan seksual dalam keluarga misalnya inses, yang korbannya tak mempunyai perlindungan. Dengan demikian Kowani tergerak ingin memberikan perlindungan dengan mendorong pengesahan RUU. (Foto: Nhn)

Jakarta, (Tagar 27/10/2017) - Komnas Perempuan, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Forum Pengada Layanan mendesak DPR, khususnya Komisi VIII untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Mereka menilai, pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bisa menjadi payung hukum yang jelas untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual yang makin marak di kalangan masyarakat.

"Kajian kami belakangan ini luar biasa fakta-fakta kekerasan khususnya kekerasan seksual termasuk konteks kekerasan seksual yang pelakunya berkelompok," ungkap Komisioner Komnas Perempuan Masruchah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/10).

Kowani, yang beranggotakan 91 ormas perempuan di Indonesia pun kerap kali menemukan kasus kekerasan seksual dalam keluarga misalnya inses, yang korbannya tak mempunyai perlindungan. Dengan demikian Kowani tergerak ingin memberikan perlindungan dengan mendorong pengesahan RUU.

"Apapun yang kita kerjakan sama-sama dengan Komnas Perempuan dan mungkin parlemen akan membantu untuk penanganan kasus kekerasan seksual ini tidak luput dari pada satu kerjasama, bahwa semua RUU yang berhubungan untuk melindungi perempuan dan anak," tegas Ketua Bidang Hukum dan HAM Kowani, Jeanne T. Poegoeh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (26/10)

Dari Forum Pengada Layanan (FPL), yang diwakili oleh Susi Handayani, Direktur Yayasan PUPA Bengkulu, menjelaskan bahwa tercatat 4048 kasus kekerasan seksual di tahun 2016 dan dari 2017, 6370 korban kasus kekerasan seksual didampingi oleh FPL. Namun selalu melalui hambatan ketika korban ingin mengakses layanan pengaduan.

"Artinya begitu banyak persoalan fakta kekerasan seksual yang ada di sekitar kita, nah selama ini yang teman-teman FPL temui memang masih banyak sekali tantangan dan hambatan ketika korban akan mengakses layanan mulai dari kepolisian kejaksaan dan lainnya," jelasnya.

Para aktifis perempuan tersebut, ingin memastikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan. Serta adanya satu wadah bersama yang bisa dijadikan acuan data kasus kekerasan seksual yang bisa diakses seluruh lembaga terkait. (nhn)

Berita terkait
0
Duduk Perkara Foto Selfie Pajero Maut di Tegal
Para perempuan yang ada di foto selfie di kantor Satlantas Polres Tegal usai kecelakaan Pajero maut akhirnya terkuak.