Jakarta - Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, kritik bersamaan dengan solusi dinilai penting untuk memperbaiki kebijakan yang perlu diubah oleh pemerintah.
Menurut Karyono, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga mesti mengutarakan kritik secara konsepsional.
"Membangun paradigma baru tetap kritis tapi konstruktif. Kritisnya tetap enggak boleh hilang sebagai tugas mahasiswa sebagai agent of change tentu harus melakukan evaluasi, kritik terhadap kebijakan terutama kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat," kata Karyono kepada Tagar, Selasa, 29 Juni 2021.
Kritiknya harus konstruktif, harus memberikan solusi bukan mencaci maki. Kultur ini harus dibangun.
Karyono menambahkan, kritik BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo sebagai langkah positif. Kritik di negara demokrasi, lanjut dia, sah-sah saja, termasuk yang dilayangkan untuk Presiden. Di sisi lain dia memandang etika dalam penyampaian kritik mesti diperhatikan.
"Kritiknya harus konstruktif, harus memberikan solusi bukan mencaci maki. Kultur ini harus dibangun. Dalam demokrasi orang bebas bicara bahkan kritik siapa pun termasuk Presiden," katanya.
Seperti diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) seketika mendapat panggilan dari pihak rektorat setelah melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo.
Kritik itu disampaikan melalui postingan di media sosial BEM UI bertajuk, 'Jokowi: The King of Lip Service', Sabtu, 26 Juni 2021. Sehari berselang, surat pemanggilan pun keluar.
Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap kali mengobral janji.
Selain itu, postingan itu juga menyindir berbedanya antara janji dan keputusan yang diambil Jokowi. Mulai terkait rindu demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. []
Baca Juga: Cacat Pikir, Logika Berantakan BEM UI dalam Membela FPI
