Jakarta - Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) sangat menyesalkan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan bahwa partai politik pendukung dan organ relawan Jokowi yang belum terakomodasi masuk Kabinet Indonesia Maju dapat ditampung menjadi staf KSP.
Sekjen KAPT Bambang J Pramono menilai pilihan memberikan posisi tertentu kepada relawan sebagai pembantu presiden mestinya dimaknai sebagai usaha-usaha bersama Presiden Jokowi dan relawannya dalam mewujudkan janji-janji kampanye Jokowi.
KAPT menyesalkan, ketika pernyataan Moeldoko itu dimaknai banyak kalangan sebagai bagi-bagi kursi semata atau hadiah untuk relawan yang belum terakomodir.
"Kapan pun sewaktu-waktu Pak Jokowi meminta dan menugaskan para relawannya dalam jajaran pemerintahan pasti akan disambut dengan baik. Namun selayaknya panggilan tersebut bukanlah dimaknai sebagai bagi-bagi 'kursi' seolah hadiah pada pihak-pihak yang dianggap belum kebagian posisi. Menjadi lebih memprihatinkan lagi apabila 'kursi' tersebut diadakan khusus mengakomodir 'hadiah' ini," tegas Bambang J Pramono dalam keterangan tertulisnya, Rabu 6 November 2019.
Bambang menyampaikan, KAPT dan relawan Jokowi umumnya mempunyai peranan masing-masing dalam pemenangan Jokowi, baik pada Pilgub DKI 2012, Pilpres 2014 maupun 2019. Namun tak pernah menyatakan sedikit pun untuk menuntut jabatan atau posisi tertentu dalam pemerintahan.
Pemahaman roh agenda perubahan ini belum tentu dimiliki para profesional murni
Keterlibatan relawan dalam pemenangan tak lain adalah figur Jokowi yang dinilai mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia.
"Relawan Jokowi, pada umumnya melihat sosok Pak Jokowi adalah orang yang dapat dipercaya sebagai pemimpin bangsa, sehingga kemudian berperan aktif dalam upaya-upaya pemenangan Pak Jokowi. Sebagian besar dari relawan ini bila diteliti lebih dalam, sudah ikut dengan swadaya sendiri-sendiri mendukung sosok Pak Jokowi sejak beliau akan maju sebagai Gubernur DKI sampai dengan saat ini menjadi presiden untuk periode kedua kalinya," ucap Bambang.
"Sebagian terbesar relawan melihat bahwa pada sosok Pak Jokowi mereka bisa menitipkan agenda perubahan. Pak Jokowi kami anggap tidak punya utang masa lalu sehingga lebih bebas untuk berkolaborasi dengan agenda besar kami," lanjutnya.
Bambang mengungkapkan, kebanyakan para relawan ini berlatar belakang aktivis, baik dari berbagai dekade, baik dari era 70-an sampai pada era milenial ini. Sebagai aktivis, kepentingan utama sebagian besar relawan adalah agenda perubahan bangsa itu sendiri, yang di era pemerintahan Pak Jokowi dijabarkan sebagai Program Nawacita.
"Upaya pemenangan Pak Jokowi adalah langkah awal agar Nawacita ini dapat dijalankan dan pada periode kedua ini dapat terus berkelanjutan. Upaya mengawal agenda perubahan, atau visi presiden atau disebut dengan istilah Nawacita, inilah yang sesungguhnya menjadi agenda utama sebagian besar relawan," tegas Bambang.
Bambang menyebutkan, dalam rangka mewujudkan Nawacita, Jokowi sebagai Presiden, mempunyai hak prerogatif menunjuk pembantu-pembantunya yang dianggap cakap dan dapat men'delivered' visi presiden sesuai dengan bidang penugasannya.
"Presiden tentunya juga dapat memilih para pembantunya ini dari kalangan relawan, hal ini malah sangat disarankan untuk dilakukan mengingat kesamaan visi antara para relawan dengan Pak Jokowi. Pemahaman roh agenda perubahan ini belum tentu dimiliki para profesional murni," ucap Bambang.[]
