Manokwari, (Tagar 14/12/2018) - Status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bisa saja dicabut oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan RB) Republik Indonesia. Pasalnya, WBK selama dua tahun akan dievaluasi oleh Menpan RB.
"WBK bisa cabut Menpan RB apabila kinerja dari Polres Manokwari memburuk," tegas Kapolres Manokwari kepada Tagar News, Jumat (14/12/2018).
Kapolres mengatakan, jika selama 2 tahun tiba-tiba kinerja buruk dan pelayanan kepada masyarakat menurun. Selain itu, masih marak pungutan liar (pungli) di lingkungan Polres. Status WBK akan dicabut oleh Menpan RB.
Hadiah remonasi bisa saja dikembalikan kepada Menpan RB. Karena itu, hal ini menjadi tantangan Polres Manokwari. Terus melakukan evaluasi terhadap anggota dan jajaran sehingga mempertahankan status WBK.
"Bila perlu, harus lebih ditingkatkan lagi. Agar bisa mendapatkan WWBN. Itulah komitmen saya selaku Kapolres Manokwari," ujarnya.
Adam mengatakan, masuk zona integritas WBK tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan komitmen seluruh jajaran Polres Manokwari.
Masuk WBK itu melalui berbagai tahapan maupun seleksi yang begitu ketat. Banyak hal dibenahi seperti, pelayanan kepada masyarakat, perbaikan administrasi maupun perilaku anggotanya.
"Dari enam satker di Papua Barat, hanya Polres Manokwari yang berhasil mendapatkan WBK dari Menpan RB," terangnya.
62 Polres mendapatkan WBK dari 4000 Polres seluruh Indonesia, tidak semuanya bisa menerima penghargaan.
"Untuk dapat WBK membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Ini merupakan salah satu kebanggaan kami dari Polres Manokwari," ujarnya.
Kapolres mengintrusikan kepada seluruh jajarannya, agar berbuat yang terbaik bagi masyarakat Manokwari.
"Kita tunjukkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung mengayomi dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Saya minta anggota Polres Manokwari lebih meningkatkan disiplin dan etos kerjanya," pungkas Adam.
Polres Manokwari harus mulai ada perubahan seperti di ruang SPKT, SKCK dan pembuatan SIM. Pelayanannya harus lebih ditingkatkan. 2019 mendatang akan dibuat dobrakan baru yaitu sistem pelayan yang berbasis online. []
