Kabupaten Karawang - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meminta pengusaha lokal di Jawa Barat tak hanya menjadi penonton, tapi harus mampu berpartisipasi menyukseskan investasi, sehingga muncul konsep ekonomi berkeadilan di Jawa Barat. “Jadi, pengusaha daerah di Karawang atau di Jawa Barat harus mendapatkan porsi,” pinta dia, Kabupaten Karawang, Senin, 9 Maret 2020.
Dari nilai investasi Rp 137 triliun yang terealisasi tutur dia, urusan jalan, konstruksi, supply barang, hingga catering haruslah dikelola oleh pengusaha daerah atau lokal. Sehingga, konsep ekonomi berkeadilan bisa muncul. “Para pengusaha untuk memanfaatkan peluang dari tingginya nilai investasi yang masuk ke Jabar setiap tahunnya. Pada 2019, investasi yang terealisasi di Jabar mencapai Rp 137,5 triliun,” tuturnya.
Menurut Kang Emil sapaan dari Ridwan Kamil, Jawa Barat merupakan provinsi yang nilai investasinya terbesar secara nasional, yaitu Rp13,7 triliun. Investasi tersebut sudah pasti berdampak terhadap membuka lapangan pekerjaan, transfer teknologi dan lain sebagainya. “Dan sejumlah langkah Pemerintah Provinsi Jabar (sudah dilakukan) dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui lima strategi ekonomi,” kata dia.
Pertama, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas di Jawa Barat mulai dari jalan tol Bandung-Cilacap, Cisumdawu, pembangunan bandara baru di Sukabumi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, hingga reaktivasi jalur kereta api. Kedua, ekonomi berkelanjutan di mana pembangunan berbagai proyek pengolahan sampah terpadu menjadi bagian dari sistem ekonomi hijau atau berkelanjutan di bumi Parahyangan.
“Untuk itu, saat ini tengah membangun Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) terpadu di Bogor. TPPAS ini bisa mengubah sampah menjadi batu bara. Selain itu, kita tengah melakukan proses lelang pembangunan TPPAS di Kabupaten Bandung dan Garut untuk mengubah sampah menjadi listrik,” terang dia.
Pembangunan tempat pengelolaan sampah plastik menjadi BBM sedang dibangun di Bandung dan Bogor. Membangun listrik dari tenaga air sedang dibangun di Sukabumi, membangun listrik dengan solar cell sedang dibangun di Waduk Cirata.
“Inilah wajah masa depan ekonomi energi. Jawa Barat akan menjadi yang terdepan pelopor ekonomi renewable energy, yang saya sebutkan ini investasinya asing semua. Mudah-mudahan minimal (pengusaha lokal) bisa jadi investornya kalau punya kekuatan, kalau tidak, jadi partner membangun investasi tadi,” harap Kang Emil.
Selain dua langkah tersebut jelas Kang Emil, langkah keempat yakni pembangunan ekonomi inklusif yang menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam program pengembangan ekonomi inklusif pun tengah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Dan disepakati oleh pemerintah pusat, pengentasan kemiskinan tercepat di Republik Indonesia ada di Provinsi Jawa Barat. Bayangkan kalau ini diakselerasi oleh orang-orang HIPMI yang peduli dengan inklusif ekonomi yang pro kredit, membantu mendigitalkan bisnisnya. Kita ada program Satu Desa Satu Start Up (One Village One Company) ada 5.300 desa lebih di Jawa Barat, kami bercita-cita akan hadir 5.300-an perusahaan start up dan CEO-nya anak-anak muda lulusan perguruan tinggi. Siapa mentornya? Harusnya datang dari anak-anak HIPMI,” jelas dia
Langkah kelima tambah dia, adalah ekonomi digital dan strategi ekonomi pariwisata. Pariwisata akan menjadi motor penggerak ekonomi Jabar melalui berbagai sumber daya alamnya yang indah dan mempesona.Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jabar bergerak cepat merevitalisasi dan mengembangkan berbagai destinasi wisata baru di 27 kabupaten/kota.
“Setengah triliun kami habiskan tahun lalu untuk membangun destinasi pariwisata. Bulan ini kami akan ada Tourism Summit, 100 titik pariwisata Jabar akan dilelang ke pengusaha-pengusaha Jabar. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini dibaca oleh para peserta (Musda XVI HIPMI Jabar) hari ini sebagai peluang yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,” tambah dia mengakhiri.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan, BKPM saat ini fokus untuk melibatkan para pengusaha lokal melalui investasi yang ada.
“Perintah Bapak Presiden (Joko Widodo) kepada kami, bagaimana setiap investasi masuk baik dari asing maupun dalam negeri yang ke daerah wajib hukumnya untuk melibatkan pengusaha lokal dan UMKM yang memenuhi syarat. Itu wajib,” tutur dia.
Menurut Bahlil, investasi adalah instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pintu untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Selain itu, investasi juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Kenapa? Karena 76 persen dari total pendapatan APBN minus pembiayaan itu berasal dari pajak dan pajak paling besar itu adalah pajak badan dan pajak badan itu adalah pengusaha,” kata dia.
Adapun pada 2019, nilai investasi secara nasional mencapai 102,3 persen alias Rp 809,7 triliun atau melebihi dari target yang ditetapkan yakni Rp 792 triliun. Tahun ini, target realisasi penanaman modal secara nasional adalah Rp 886 triliun.
Acara Musda ke-XVI HIPMI Jabar dengan tema 'Peran HIPMI Dalam Meningkatkan Investasi Untuk Kemajuan Perekonomian Jawa Barat yang Berkelanjutan' berlangsung pada 9-10 Maret 2020. []
