Jakarta - Kelompok buruh dan organisasi masyarakat (ormas) Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis, 16 Juli 2020. Meski aksi dilakukan di hari dan tempat yang sama, tapi masing-masing kelompok bakal menyuarakan isu yang berbeda.
Tujuan kelompok buruh hendak mendesak penghentian pembahasan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Sementara, PA 212 datang ke Senayan untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Aktivis Walhi Indonesia saat melakukan aksi damai di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2020. Dalam aksinya mereka menyerukan Tolak dan Hapus RUU Omnibus Law Cipta Lapangan kerja. (Foto: Antara/Reno Esnir)Buruh tolak RUU Cipta Kerja
Bertepatan dengan Sidang Paripurna DPR, Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali menggelar aksi protes di sejumlah daerah Kamis, 16 Juli 2020, terkait Omnibus Law. Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Ellena Ekarahendy menuturkan posisi politik Gebrak adalah menolak keseluruhan klaster dalam Omnibus Law RUU Cilaka.
“Kita saksikan pemerintah bersekongkol dengan oligarki melalui sertifikat untuk menjarah sumber daya alam dan mengobral hidup pekerja serta anak muda yang sering disebut sebagai bonus demografi. Omnibus law bukan jawaban krisis akibat pandemi namun justru akan memperparah krisis,” kata Ellena.
Sedangkan kata Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos, demo yang diadakan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Batam merupakan peringatan bagi pemerintah dan wakil rakyat agar mendengar penderitaan buruh.
“Aksi damai ini merupakan peringatan bagi pemerintah dan wakil rakyat agar mendengar dan melihat penderitaan rakyat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jadi korban pembiaran perampasan tanah di mana-mana,” ujar Nining dalam keterangan yang diterima Tagar, Selasa, 14 Juli 2020.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Damar Panca berharap seluruh gerakan rakyat lintas sektor turut terlibat dalam aksi serentak ini, termasuk kelompok serikat buruh yang bergabung dalam Tim Teknis Omnibus Law RUU Ciptaker.
“Tim teknis hanya legitimasi pemerintah untuk memuluskan Omnibus Law. Buktinya, ada serikat buruh yang sadar, kembali ke jalan yang benar, dan mundur dari tim teknis. Kami berharap kita dapat bertemu di lapangan karena kita memiliki musuh yang sama,” ucap Damar.
PA 212 ke DPR bersama 174 Ormas
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengklaim gelombang demonstrasi penolakan RUU HIP jilid II di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020 nanti akan lebih besar dari aksi sebelumnya, karena didukung sedikitnya 174 ormas. Slamet Maarif pun optimistis aksi ini dapat berjalan lancar seperti aksi pertama.
"Insya Allah kalau kawan-kawan sudah terbiasa. Jangankan 10 ribu, sejuta lebih, kita sudah biasa ngatur [massa agar menerapkan protokol Covid-19] itu. Insya Allah semuanya kondusif," ujar Slamet di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.
Ia menuturkan pihaknya merasa harus menggelar aksi untuk kedua kalinya di Senayan, lantaran wakil rakyat tak kunjung menindaklanjuti maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait RUU HIP.
"Tuntutan kami masih sama, bahwa maklumat MUI belum ditanggapi serius oleh DPR RI. Tuntutan umat dan ormas di berbagai kabupaten kota dan provinsi juga sampai saat ini belum ditanggapi," tutur Slamet. []
