Jakarta – Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi-sanksi terhadap dua pejabat tinggi militer Kamboja pekan lalu, menimbulkan badai cercaan dari Phnom Penh dan meningkatkan ketegangan terkait pembangunan oleh China di sekitar Pangkalan AL Ream yang lokasinya strategis.
Dalam pernyataan mengenai keputusan itu, AS secara khusus menyebut korupsi terkait pangkalan AL, yang menjadi titik panas geopolitik antara kedua adidaya, sementara AS khawatir tempat itu akan menjadi pos militer China di Teluk Thailand.
Pada 10 November, Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi-sanksi terhadap Jenderal Chau Phirun, dirjen layanan teknis dan material di Departemen Pertahanan, dan Laksamana Tea Vinh, Panglima Angkatan Laut Kamboja yang juga saudara Menteri Pertahanan Tea Banh.
Berdasarkan sanksi tersebut, kedua orang itu berikut kerabat mereka dilarang bepergian ke AS dan aset mereka di AS dibekukan, termasuk di antaranya aset milik entitas di mana mereka memiliki saham mayoritas.
Para pengunjuk rasa memegang plakat pemimpin serikat pekerja Rong Chhun dan seorang pemuda yang ditangkap karena mengkritik pemerintah, 22 Oktober 2021. (Foto: voaindonesia.com/VOA)Departemen Luar Negeri AS menyatakan Chau Phirun dan Tea Vinh terlibat dalam tindak korupsi yang melemahkan supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Departemen itu secara khusus menuduh Chau Phirun secara pribadi mengambil keuntungan dari perbaikan yang didukung AS untuk Pangkalan AL Ream pada tahun 2020 dan 2021, dan menggelembungkan biaya konstruksi terkait.
Juru bicara Kedutaan Besar AS di Phnom Penh, Chad Roedemeier, menyebut korupsi sistemik, kejahatan terorganisasi transnasional dan pelanggaran HAM sewaktu ditanya mengenai tindakan terhadap para jenderal itu.
“Para pejabat AS secara rutin mengemukakan keprihatinan ini kepada para pemimpin Kamboja, tetapi sangat disesalkan tidak ada perubahan berarti,” tulisnya dalam email kepada VOA pada 11 November.
Pernyataan Departemen Luar Negeri AS juga menyebutkan kedua jenderal itu telah ditetapkan melakukan korupsi publik menurut Perintah Eksekutif 13818, yang berlandaskan dan menerapkan UU Akuntabilitas HAM Magnitsky Global.
Baik Chau Phirun maupun Tea Vinh tidak ada menanggapi permintaan komentar VOA melalui ponsel mereka.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Jenderal Chhum Socheat dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Koy Kuong tidak menanggapi permintaan komentar VOA. Putra Tea Vinh, Tea Vichet, menutup telepon ketika dihubungi oleh VOA Khmer.
Sejumlah wara berjalan sambil menggunakan ponsel mereka di Phnom Penh, Kamboja, 18 Februari 2021 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)
Kedua kementerian itu melansir pernyataan pada Jumat yang dikaitkan dengan seorang juru bicara anonim yang menolak sanksi-sanksi AS terhadap dua pejabat militer senior Kamboja itu.
“Kementerian Nasional Pertahanan menganggap tindakan ini tidak masuk akal dan provokatif. AS kembali berupaya menghancurkan kerukunan rakyat Kamboja,” kata Kementerian Pertahanan. “Tidak ada perbedaan antara tindakan mereka sekarang ini dan perilaku brutal mereka yang dilakukan pada masa lalu yang menyebabkan kehancuran dan tragedi bagi Kamboja dan negara-negara lain di seluruh dunia,” tambahnya.
Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa AS tidak perlu khawatir mengenai aktivitas China di sekitar Pangkalan AL Ream di provinsi Preah Sihanouk. Pangkalan itu terletak di Teluk Thailand (uh/lt)/voaindonesia.com. []
5 Aktivis Kamboja Dibebaskan Pengadilan
Kontrol Gerbang Internet Kamboja Bikin Sunyi Pemberitaan
Bendungan Dibiayai China di Kamboja Hancurkan Kehidupan
Aktivis Kamboja Kecam Penundaan Pembebasan Putranya
