Jakarta - Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki kalkulasi politik dalam menggeser posisi Menteri Kabinet (Menhan) Indonesia Maju, yang dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Menurut Stanislaus, Menhan Prabowo tidak akan terkena reshuffle dengan pertimbangan hubungan antarpartai politik. Sebab, nama tersebut merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
Namun, saya yakin masyarakat berharap Pak Jokowi lebih memprioritaskan kapabilitas dan kapasitas dari pada kalkulasi politik.
"Tentu Pak Jokowi juga akan tetap menjaga hubungan baik dengan Partai Gerindra sehingga jika terjadi reshuffle akan banyak pertimbangan," kata Stanislaus saat dihubungi Tagar, Selasa, 7 Juli 2020.
Baca juga: Arief Poyuono Siap Jelaskan PKI dan Kadrun ke Prabowo
Tak hanya Prabowo, menurut Stanislaus, posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang berasal dari Partai Gerindra juga masih aman, meskipun belakangan disoroti dengan kebijakan memperbolehkan ekspor benur lobster.
"Menteri dari Partai Gerindra ada dua orang Pak Prabowo Subianto dan Pak Edhy Prabowo, untuk melakukan perubahan tentu akan dilakukan kalkulasi politik," ucapnya.
Meski begitu, ia menilai Presiden Jokowi akan melihat kinerja dan kemajuan yang dilakukan para menteri sebagai penentuan reshuffle atau dipertahankan.
"Namun, saya yakin masyarakat berharap Pak Jokowi lebih memprioritaskan kapabilitas dan kapasitas dari pada kalkulasi politik," ujarnya.
Stanislaus memprediksi, reshuffle tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun, ia melihat pergantian menteri akan dilakukan Jokowi pada akhir tahun 2020 mendatang.
Baca juga: Edhy Prabowo - Fachrul Razi Terancam Reshuffle Jokowi
"Prediksi saya paling cepat akhir tahun ini," katanya.
Namun demikian, Stanislaus menyarankan, Jokowi perlu melakukan evaluasi sebelum mereshuffle menterinya. Ia mengatakan, jika pembantunya memperbaiki kinerja setelah mendapat teguran keras, maka presiden dua periode itu tak perlu melakukan bongkar pasang posisi menteri.
"Saya kira seharusnya Pak Jokowi melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama atau kedua. Namun, karena ada pandemi Covid-19 maka evaluasi tersebut tidak sesuai rencana. Tapi prediksi saya reshuffle bisa terjadi jika kinerja menteri masih tidak memuaskan, tetapi tidak dalam waktu dekat," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya kepada para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19. Dalam rapat yang dihadiri seluruh menteri itu, Jokowi mengancam membubarkan lembaga atau mencopot menteri sebagai bagian dari tindakan tegas melihat performa para pembantunya yang mengecewakan.
“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ucap Presiden Jokowi dengan nada tinggi di depan para menteri dalam rapat terbatas 18 Juni 2020, seperti ditayangkan akun YouTube Setpres, Minggu, 28 Juni 2020.
Jokowi menyebutkan belum adanya sense of crisis yang sama di antara para menteri dalam penanganan Covid-19. Dia melihat para pembantu presiden masih bekerja biasa-biasa saja, padahal kondisi Covid-19 ini merupakan extra ordinary, butuh penanganan yang harus ekstra luar biasa.
"Kalau ada satu saja yang berbeda, itu sangat berbahaya," tuturnya.
Menurutnya, dalam tiga bulan ke belakang dan ke depan, seharusnya semuanya memiliki sense of crisis yang sama. "Kita yang berada di sini bertanggung jawab kepada 260 juta jiwa penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi," tutur Jokowi. []
