Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin merasa perlu mengkritisi 100 hari masa kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Menurutnya, ada sejumlah kebijakan Jokowi-Ma'ruf yang mencekik rakyat, seperti kenaikan iuran BPJS hingga 100 persen, ditambah rencana pencabutan subsidi pemerintah untuk elpiji gas melon.
"Kenaikan beberapa ruas tol. Dan akan naiknya harga gas 3 kilogram. Ini semua kado 100 hari yang tidak mengenakan bagi rakyat," kata Ujang kepada Tagar, Selasa, 28 Januari 2020.
Permasalahan asuransi Jiwasraya, BPJS Kesehatan untuk orang miskin naik, memunculkan oligarki baru seperti anak (Gibran) dan mantu (Bobby) ingin jadi kepala daerah.
Tidak hanya itu, Ujang juga menyoroti penegakan hukum yang semakin tidak terarah. Seperti tersangka kasus suap Harun Masiku yang hingga kini masih bebas berkeliaran.
Persoalan ini dia pandang kian sulit berkembang, tak lain karena revisi Undang-undang (UU) KPK sudah ketok palu.
"Penegakan hukum juga makin suram. KPK makin lemah. Urus Harun Masiku saja enggak beres-beres," ujarnya.
Namun, satu hal yang patut diapresiasi dari keberhasilan Jokowi-Ma'ruf, menurutnya dengan kestabilan tensi politik dalam negeri.
Hal itu diharapkan bisa mendorong pembangunan yang semakin cepat dan tepat sasaran.
"Bagusnya, secara politik stabil. Dengan stabilitas, maka mudah-mudahan bangsa ini bisa membangun. Partai-partai tak ada yang gaduh. Parlemen diam. Masyarakat juga tak bergejolak," ujarnya.
Baca juga: 100 Hari Kerja, Jokowi Targetkan Omnibus Law Rampung
Sementara Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf malahan banyak menimbulkan problema, ketimbang memunculkan prestasi.
Kemudian dia menyoroti ambisi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution maju dalam Pilkada 2020, di matanya hal itu memanfaatkan kekuatan Jokowi, mumpung menjabat sebagai RI-1.
"Permasalahan asuransi Jiwasraya, BPJS Kesehatan untuk orang miskin naik, memunculkan oligarki baru seperti anak (Gibran) dan mantu (Bobby) ingin jadi kepala daerah," kata Uchok.
Belum lagi, kata Uchok mengenai permasalahan di perairan Natuna yang sering diklaim China. Dia merasa heran dengan Ma'ruf Amin yang seperti tidak punya program kerja.
"Natuna mau direbut China, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga bingung tidak tahu apa yang mau dilakukan, lebih banyak diam daripada melakukan terobosan," kata Uchok. []
