Bandung - (Tagar 10/11/2018) - Peneliti Senior Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK ) Universitas Padjajaran, Idil Akbar menilai kader Partai Bulan Bintang (PBB) sedang melakukan upaya melepaskan PBB dari personifikasi Yusril Ihza Mahendra ketua umumnya.
Sebelumnya, arus bawah PBB menolak tindakan Yusril Ihza yang memutuskan bersedia menjadi penasihan hukum Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Para kader tersebut mengancam akan keluar dari PBB sebagai bentuk protes.
"Memang belakangan ini, saya melihat di dalam internal PBB sendiri, kader-kader arus utama dan bawah ada upaya untuk melepaskan diri dari personafikasi Yusril Ihza Mahendra terhadap PBB khususnya pascasikap Yusril Ihza Mahendra memilih menjadi penasihat hukum pasangan Joko Widodo dengan KH Ma'ruf Amin," ujar Idil kepada Tagar News, saat ditemui di kantornya, Universitas Padjajaran Bandung, Jumat (9/11).
Menurut Idil Akbar, figur Yusril Ihza Mahendra memang sangat kuat di PBB, karena tidak dipungkiri peran Yusril Ihza Mahendra membidani kelahiran PBB di kancah politik nasional. Tetapi dengan adanya penolakan dan ancaman dari kader arus utama dan bawah PBB tersebut menjadi bukti bahwa memang sebenarnya ada keinginan kuat dari kader untuk melepaskan Ketua Umum PBB menjadi magnet politik bagi PBB.
"Atau dengan kata lain ada keinginan kuat untuk mengubah PBB bukan lagi partai figur tetapi sistem yang dinilai akan lebih kuat, dan ini memang langkah baik agar PBB tidak selamanya bergantung pada figur tertentu," katanya.
Bukan Jaminan
Sementara itu mengenai pengaruh ke PBB apabila akhirnya baik PBB maupun Yusril Ihza Mahendra mendukung Joko Widodo dengan KH Ma'ruf Amin, Idil Akbar menilai hal itu bukan jaminan PBB akan lolos parliamantary threshold.
"Karena sejauh ini hasil survei pun PBB posisinya masih di bawah 4 persen secara nasional," ujarnya.
Tetapi sebaliknya, dukungan PBB dan Yusril Ihza Mahendra ini justru akan memperkuat posisi Joko Widodo dengan KH Ma'ruf Amin, terutama magnet pemilih Islam yang akan digiring memilih pasangan nomor urut 01 ini.
"Ditambah dengan efek positif terhadap elektabilitas sebagai calon presiden dan wakil presiden karena didukung oleh PBB yang diakui memiliki basis suara Islam yang kuat," tegasnya.
Namun demikian, sampai saat ini Yusril Ihza Mahendra baik sebagai pribadi maupun Ketua Umum PBB belum menyatakan akan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maupun Joko Widodo dengan KH Ma'ruf Amin.
"Karena sikap politik PBB konon katanya akan dipastikan pada Desember, dan apa pun nanti sikap politik yang diambil saya kira nanti ada konsekuensi politik yang sudah dipikirkan matang-matang oleh Yusril Ihza Mahendra ataupun PBB nanti," tutupnya.
Ditemui secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Jawa Barat, H Saifullah Rusyad menegaskan bahwa kader arus utama dan bawah mengklaim bahwa PBB bukan partai figur tetapi sistem. Sehingga, dengan ada sikap politik yang berseberangan antara Ketua Umum dengan kader-kadernya hal tersebut tidak akan mempengaruhi partai dan akan diselesaikan dengan rapat akbar.
"Kita sudah memiliki mekanisme atas masalah ini (ketidaksamaan sikap politik pada Pilpres 2019), kita akan Munaslub atau apa pun itu namanya yang akan membahas mengenai arah sikap politik PBB pada Pilpres 2019 yang erat kaitannya dengan kepentingan Pemilihan Legislatif juga khususnya ambang batas parlemen," katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Relawan pasangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno, Didi Sukardi mengakui bahwa relawan pasangan nomor urut 02 memang diperkuat dengan dukungan dari PBB meski secara administratif PBB tidak menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno.
"Tetapi mereka mendukung kita selama ini, begitu pun dengan dukungan dari FPI dan eks HTI dan seluruh faksi yang sepaham dengan kita," katanya. []
