Garut - Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19, Wakil Menteri Anggaria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Dr Surya Tjandra, SH, LLM, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri ATR/BPN RI bersama rombongan diterima langsung oleh Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, di rumah dinas Bupati, Pameungkang Pendopo Garut, 20 Juli 2020.
Menurut Wakil Menteri ATR/BPN RI, Surya Tjandra, kehadirannya di Kabupaten Garut untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Garut dalam pemulihan ekonomi di Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang saat ini diprogramkan pemerintah pada masa pendemi Covid-19.
"Jadi kita akan melihat potensi apa yang bisa dikembangkan di kabupaten Garut, baik itu pertanian, perkebunan, wisata atau tambak udang, yang jelas intinya yang terkait dengan pertanahan itu mesti ada inventarisasi," ujarnya.
Sampai saat ini program yang ada masih belum optimal, kata Surya Tjandra, misalkan di program sertifikat tanah, karena masih belum bisa menyelesaikan peningkatan ekonomi masyarakat. "Kalau belum bisa menaikan ekonomi, berarti belum berhasil pekerjaan kami dari kementerian ATR/BPN," ungkapnya.
Surya Tjandra mengatakan bahwa untuk menaikan ekonomi masyarakat khususnya di 13 kabupaten dan kota yang ada di pesisir selatan Jawa, termasuk kabupaten Garut, akan melakukan lintas sektoral berkordinasi dengan kementerian lembaga lain untuk dikonsolidasikan di satu tempat salah satunya Kabupaten Garut. "Saat ini ada perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk pembangunan Jawa bagian selatan terutama 13 kota sering ketinggalan pembangunannya," kata Surya Tjandra.
Ditambahkan Surya Tjandra, kita masih mencari kabupaten/kota yang bisa menjadi Pilot Project yang bisa dilakukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. "Setelah kita berbicara panjang lebar dengan Bupati Garut, Rudy Gunawan, nampaknya Kabupaten Garut cukup potensial menjadi Pilot Project untuk peningkatan ekonomi masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Garut H. Rudy Gunawan, mengatakan kunjungan Wamen ATR/BPN RI ke Kabupaten Garut dalam upaya pengembangan Garut selatan sebagai bagian dari Jabar Selatan, program ini telah lama digulirkan, tetapi tersendat dengan adanya wabah Covid-19 yang terjadi saat ini.
“Saat ini akan dimulai lagi secepatnya, beliau meminta masukan dari saya sebagai Bupati Garut salah satunya aqua cultur dan kepemilikan tanah yang ada di kabupaten Garut, saat ini Kepemilikan tanah di kabupaten Garut dikuasai oleh BKSDA dan Perhutani, sehingga rencana pengembangan Garut selatan agak terhambat," ujar Bupati.
Menurut Bupati, permasalahan di Garut Selatan yang sangat dominan adalah ketidakseimbangan kepemilikan lahan, antara kepemilikan lahan masyarakat dengan lahan Perhutani (PTPN) dan BKSDA.
”Ini yang baru saja dibicarakan dalam tatanan kebijakan di tingkat pusat, saya katakan tadi susah di daerah ini untuk komunikasi dengan KLHK untuk masalah CA, harus di level Nasional, semoga progresnya cepat, karena Garut ini paling progresif dengan urusan pertanahan,” ujar Bupati Rudy (garutkab.go.id). []
