Bandung, (Tagar 9/11/2018) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat akan menyiapkan tiga skema akibat minimnya jumlah peserta yang lulus passing grade pada proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Provinsi Jawa Barat.
Kepala BKD Provinsi Jawa Barat Sumarwan Hadisoemarto menjelaskan, tiga skema rencananya akan direkomendasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Tiga skema tersebut, pertama melaksanakan proses TKD kembali dengan konsekuensi berbiaya tinggi. Kedua, menurunkan passing grade baik untuk TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), TIU (Tes Intelegensi Umum), dan TKP (Tes Kepribadian). Atau salah satu item yang paling banyak jumlah ketidaklulusannya yang akan diturunkan passing gradenya dengan konsekuensi akan banyak ditolak oleh para peserta CPNS karena dinilai tidak adil.
"Apabila skema menurunkan passing grade baik salah satu atau ketiganya pasti akan diprotes karena dinilai tidak adil. Contoh yang terjadi pada proses TKD (Tes Kemampuan Dasar) CPNS di Jabar ternyata peserta lebih banyak lemah di TKP rata-rata di bawah 100, dan ada juga yang
lemah di TKW sampai ada yang nilainya 30. Artinya, skema ini memang dirasa tidak adil," ujar Sumarwan Hadisoemarto, di Bandung, Kamis (8/11).
Bisa juga dengan skema ketiga jelas Sumarwan, yaitu, kelulusan berdasarkan nilai kumulatif pada seluruh tes pada TKD (Tes Kemampuan Dasar) yang dinilai cukup adil. Mekanisme detailnya yakni, pada formasi yang diperebutkan oleh para peserta tinggal mengambil nilai kumulatif yang paling tinggi yang akan diluluskan pada sesi TKD ini.
"Dari skema tadi, skema ketiga inilah yang paling mudah dan akan kita rekomendasikan atau kita dorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)," jelasnya.
Jadi terang dia, saat ini BKD Jabar masih dalam proses pengumpulan data rinci terkait hasil evaluasi dari proses pelaksanaan TKD yang menunjukkan peserta CPNS 2018 di Jabar banyak yang tidak lolos karena kebanyakan tidak memenuhi passing grade pada TKD. Dari hasil evaluasi tersebut BKD Jabar sudah menyusun tiga skema yang direkomendasikan atau disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang kemudian akan ditindaklanjuti.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Sumarwan Hadisoemarto. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)
"Setelah hasil evaluasi (dan rekomendasi) dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), nanti akan kita lihat kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat seperti apa. Kita berharap yang terbaik karena sebenarnya kita rugi bandar (kalau pakai istilah), karena kita minta 1.000 CPNS tetapi yang bisa baru 723 itu pun masih belum dinyatakan lulus karena harus melewati proses TKB dan tahapan berikutya," terangnya.
Dari 25.000 Peserta, yang Lolos TKD Hanya 723 Orang
Sebagaimana diketahui, kata Sumarwan, dari 27.000 peserta yang lulus seleksi administrasi yang bisa mengikuti seleksi TKD ternyata hanya 25.000 orang yang ikut TKD. Dan ironisnya dari 25.000 orang hanya kurang lebih 323 orang yang lulus TKD atau yang mampu memenuhi ambang batas pada Tes Kemampuan Daerah (TKD).
"Artinya, dari kurang lebih 1.085 formasi yang kita buka hanya diprediksikan terisi 323 orang, jadi formasi kebanyakan tidak terisi karena tidak lolos passing grade-nya. Ada kurang lebih 700 yang masih kosong bukan karena tidak ada peminatnya tetapi karena pesertanya kebanyakan tidak lolos," katanya.
Dari 1.085 formasi yang dibuka pun tambah Sumarwan, ada OPD yang menjadi primadona atau yang paling banyak diperebutkan oleh para peserta CPNS. Yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yang tercatat pesertanya membludak.
"Itulah kondisiya seperti ini, ada memang OPD yang banyak diminati, ada juga yang tidak tetapi data menunjukkan kebanyakan peserta tidak lulus," tambahnya.
Di tempat terpisah Kepala Kantor Regional III BKN Jawa Barat, Imas Sumariah mengatakan evaluasi pelakasanaan CPNS di Jawa Barat sudah cukup baik. Dari hasil laporan sementara (proses TKD) tidak ditemukan kekhawatirahn akan adanya joki pada TPD kemarin.
"Dari beberapa titik pelaksanaan TKD di Jabar tidak ada laporan tindak perjokian selama TKD, mudah-mudahan nanti TKB dan proses selanjutnya pun tetap aman sama seperti ini," katanya.
Keberhasilan proses CPNS 2018 atau pada tahap TKD ini, jelasnya, berkat kerja sama banyak pihak, seperti Ombudsman, KPK dan instansi terkait yang berusaha mewujudkan pelaksanaan CPNS 2018 ini aman, transparan dan akuntabel.
"Sehingga dengan kata lain pelaksanaan CPNS ini benar-benar dilaksanakan bukan hanya formalitas sebagaimana yang diisukan di media sosial, karena sistem CAT (Computer Assisted Test) ini sangat transparan bisa diketahui oleh peserta dan panitia secara langsung," katanya.
Hasilnya pun tidak bisa diganggu gugat, lanjutnya, sehingga celah memanipulasi nilai pun sangat kecil, kecuali jalur di luar CAT bisa saja terjadi. []
